Transportasi Dibuka, Ridwan Kamil Sebut OTG Tetap Berbahaya: Itu Argumen akan Saya Bawa ke Kemenhub

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat bicara soal diizinkannya angkutan umum untuk beroperasi kembali oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Ridwan Kamil mengaku khawatir dengan keputusan Budi Karya Sumadi tersebut.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil melalui Kabar Petang tvOne pada Sabtu (9/5/2020).

• Sebut Jokowi Marah Besar, Pakar Epidemiolog Ini Singgung Target Corona: Kok Enggak Turun-turun?

"Jadi kita memang sebenarnya mengkhawatirkan dibukanya kendaraan umum ini karena setiap flow masuk keluar di saat PSBB ini harus diwaspadai," ujar Ridwan Kamil.

Ia menyoroti bahaya Orang Tanpa Gejala (OTG) Virus Corona yang tetap bisa menulari orang lain.

"Yang kedua kan yang harus diwaspadai kan OTG, mau dia sedang bertugas negara atau di zona apa yang dikecualikan, mau apapun dia kalau pakai surat, OTG tetap saja OTG kan," lanjutnya.

Sehingga, dirinya menegaskan akan melakukan pemeriksaan secara masif di terminal maupun stasiun.

Jika ditemukan ada yang positif Virus Corona, maka ia tak segan akan menutup lagi transportasi umum.

"Nah oleh karena itu kita akan mamasifkan beberapa hari ke depan di terminal-terminal, di stasiun-stasiun."

"Kalau terbukti ternyata banyak yang positif seperti yang di KRL yang terjadi di Bogor dan Bekasi, kami atas PSBB akan menutup kembali angkutan umum ini karena lebih banyak membahayakan dibandingkan memberikan kebermanfaatan," tegasnya.

• Isu Izin Perusahaan Dicabut saat PSBB, Sandiaga Uno Kecam Pelaksanaan: Ide Bagus, Koordinasi Buruk

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menegaskan bahwa hal itu yang akan menjadi alasan jika memang operasi angkutan umum harus dihentikan.

"Itu saya kira argumen yang nanti akan saya bawa di Kementerian Perhubungan," sambungnya.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menegaskan agar jangan sampai ada pemudik yang menggunakan moda transportasi umum.

"Tapi kalau ternyata tidak ada laporan-laporan sejak dibukanya kendaraan umum ini, tidak ada penambahan dari orang pendatang maka relaksasi aturan ini masih bisa dipertimbangkan, dengan tetap tidak mudik," ucap dia.

Ia akan mengawasi sehingga tidak ada kebocoran pemudik.

"Apakah ada kebocoran pemudik nah itu langsung kita larang dengan aturan lebih ketat, sampai denda atau apapun, kedua cek swab mereka yang mengaku mendapat surat tugas di saat PSBB ini," tuturnya.

• Sebut Publik Tak Percaya Pemerintah soal Corona, Rocky Gerung: Istana Marah Sendiri Datanya Tak Ada

Lihat videonya mulai menit ke-3:32:

Achmad Yurianto Ungkap Alasan Transportasi Umum Jalan Lagi

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menjelaskan alasan transportasi publik kembali beroperasi.

Sebelumnya diketahui, alat transportasi dilarang beroperasi menyusul larangan mudik untuk mencegah penyebaran Virus Corona antar daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengumumkan transportasi publik dapat beroperasi kembali mulai 7 Mei 2020.

• Beda Pandangan Istana dan Pakar soal Celah Mudik di Tengah Pandemi Covid-19, Niat hingga Sanksi

Kebijakan tersebut menuai sorotan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan imbauan sebelumnya.

Dikutip TribunWow.com, Achmad Yurianto meluruskan alasan moda transportasi kembali diizinkan beroperasi.

"Dengan adanya izin dari pemerintah untuk pelaku perjalanan yang tujuannya mengendalikan percepatan Covid," jelas Achmad Yurianto, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (9/5/2020).

Achmad Yurianto menegaskan pengadaan penerbangan bukan untuk mendukung masyarakat mudik.

"Kita tidak berbicara mudik, tetapi berbicara kecepatan pengendalian Covid-19," tegas Yurianto.

Ia kemudian menjelaskan alasan penerbangan kembali diadakan.

"Kenapa itu perlu dilakukan? Yang pertama kita harus mengirimkan beberapa tenaga ahli ke daerah," papar Yurianto.

"Sebagai contoh ada tenaga-tenaga dokter spesialis dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, yang harus kita kirim ke luar Jawa," lanjut dia.

"Selama ini terkendala karena tidak ada penerbangan," tambah Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan tersebut.

• Seluruh Moda Transportasi Dapat Beroperasi Mulai 7 Mei, Menhub Budi Karya: Tapi Enggak Boleh Mudik

Yurianto menyebutkan transportasi massal memang diperlukan untuk membantu penanganan pandemi di luar Jawa.

"Akibatnya penanganan yang di luar Jawa itu yang tidak ada spesialisnya menjadi terhambat," papar Yurianto.

Selain itu, penerbangan diperlukan untuk mengirimkan teknisi untuk menggunakan alat kesehatan.

"Kedua, penambahan alat yang berada di rumah-rumah sakit di luar Jawa," jelas Yurianto.

"Alat tidak mungkin dikirim hanya alat, harus ada teknisi yang melakukan setting, harus ada teknisi yang melakukan kalibrasi," lanjut dia.

"Keberangkatan alat tidak masalah, tetapi SDM untuk melakukan setting kalau enggak diberangkatkan, alat itu tidak bisa dipasang," kata Yurianto.

Alat kesehatan lainnya seperti obat-obatan dan alat pelindung diri (APD) juga perlu dikirim dengan penerbangan.

"Kemudian yang berikutnya adalah transportasi pengiriman logistik kesehatan," ungkap Achmad Yurianto.

"Di antaranya kalau dari pusat ke daerah adalah reagen untuk pemeriksaan PCR, obat, APD, atau yang lainnya," lanjut dia.

Penelitian sampel dari pasien dalam pengawasan (PDP) juga diperlukan, terutama di banyak daerah yang belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai.

"Kemudian dari daerah ke pusat, spesimen sampel dari PDP yang kita duga Covid," kata Yurianto.

"Atau pasien Covid yang sudah dirawat, diperlukan follow up untuk mengetahui tindak lanjut perawatan pelayanannya. Apakah sudah negatif bisa pulang atau enggak," paparnya.

"Kalau tidak ada penerbangan, ini tidak bisa jalan," tambah Yurianto. (TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)