Beda Pandangan Istana dan Pakar soal Celah Mudik di Tengah Pandemi Covid-19, Niat hingga Sanksi

TRIBUNWOW.COM - Pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat.

Menhub Budi mengatakan bahwa semua moda transportasi dibuka kembali dengan beberapa syarat tertentu, namun pada saat yang bersamaan mudik juga tetap dilarang.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden RI Dany Amrul Ichdan dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memiliki pandangan berbeda terhadap celah yang dapat timbul dari pernyataan tersebut.

• UPDATE Virus Corona di Indonesia Sabtu 9 Mei 2020: 13.645 Kasus Positif, 2.607 Sembuh

Di satu sisi pihak Istana mengatakan semua kembali kepada masyarakat apakah ada niat jahat untuk mencari-cari celah mudik.

Berbeda dengan Istana, Agus mengatakan agar tidak timbul celah maka sanksi harus ditegakkan.

Dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Kamis (7/5/2020), awalnya Dany mengatakan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Menhub sudah disusun dengan berbagai syarat.

Ia mengatakan meksipun sudah ada syarat namun ketika ada niat buruk dari masyarakat, maka celah tetap dapat ditemukan.

"Apapun bisa terjadi kalau punya niat yang jelek, kalau dalam hati punya niat jelek ya semua bisa terjadi," kata Dany.

"Tetapi di dalam surat peraturan edaran yang ini dijelaskan prasyarat dan syaratnya."

Dany juga menyoroti bagaimana ketatnya bagi pegawai negeri maupun BUMN yang ingin berpergian untuk sekadar kebutuhan kerja.

"Kemudian untuk petugas atau pegawai pemerintah ataupun pegawai BUMN yang melakukan tugas distribusi logistik juga dilampirkan surat keterangan," paparnya.

Dany juga menceritakan pengalaman dirinya diperiksa oleh petugas saat keluar dari Ibu Kota.

"Kemarin dari perjalanan Jakarta ke Bandung saya juga ditanya 'Ini suratnya mana Pak?'" ujarnya.

Ia kembali menekankan celah memang dapat terjadi apabila ada niat jahat dari masyarakat.

"Semua bisa terjadi dengan niat, kalau niatnya memang jelek ya," terangnya.