Virus Corona
Soal Transportasi Kembali Beroperasi, Ahli Epidemiologi: Kita Masih Berurusan dengan Tingginya Angka
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, DR. Dr Hariadi Wibisono menyebut kembali beroperasinya transportasi umum masih sangat berisiko.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Tapi kalau itu konotasinya angkutan umum, bagaimana pemerintah bisa menyaring umum ini siapa, apakah dia naik kendaraan umum berkaitan upaya ini apa yang lain," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit awal:
Kata Ganjar soal Isu Kelonggaran Transportasi
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluruskan isu soal adanya kelonggaran penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga perizinan kembali transportasi umum.
Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo menyebut pemerintah tidak bertujuan untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial.
Menurutnya, banyak pihak yang salah dalam mengartikan kebijakan tersebut, termasuk dari media.
• Ceritakan Kesan terhadap Sosok Didi Kempot, Dory Harsa Nyanyi untuk Ganjar Pranowo: Sakit Itu Pak
Ganjar menduga dalam rapat virtual bersama anggota DPR Komisi V ada pertanyaan yang diberikan kepada pemimpin rapat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumandi yakni tentang perizinan transportasi.
Lebih tepatnya yaitu perizinan anggota DPR maupun pejabat pemerintah untuk pelaksanaan pengawasan.
Maka dari itu, dirinya tidak setuju dengan anggapan pemerintah justru melonggarkan aturan PSBB maupun transportasi.
Hal ini disampaikan dalam acara Metro Pagi Primetime yang tayang di YouTube metrotvnews, Rabu (6/5/2020).
"Kalau saya bicaranya tidak ada kelonggaran, kalau kemudian ini diinterpretasi ada kelonggaran, kelonggaran yang mana," ujar Ganjar.
"Kecuali dugaan saya, dalam rangka Pak Budi menjelaskan di depan Komisi V DPR RI, mungkin ada pertanyaan kira-kira begini mbak, kalau saya anggota DPR RI ingin melaksanakan tugas pengawasan, saya boleh enggak?" jelasnya.
• Krisis Corona, Bank Indonesia Tolak Usulan Cetak Uang: Mohon Maaf, Supaya Tak Menambah Bingung
Menurut Ganjar, alasan pemerintah mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi bukan berarti untuk digunakan bebas untuk masyarakat secara umum.
Namun lebih ditujukan untuk hal-hal yang berkepentingan saja atau yang diperbolehkan.
"Kalau untuk urusan pemerintahan kan boleh, masak saya mau ngecek wilayah saya terus kemudian saya jalan keliling-keliling, enggak tidak boleh kan tidak mungkin juga kan," kata Ganjar.
