Breaking News:

Terkini Nasional

Dilaporkan Luhut, Said Didu Tak Datang ke Kepolisian, Kuasa Hukum: Minta Ditunda sampai PSBB Dicabut

Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik.

Tayang:
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
Channel YouTube Kompas TV
Kuasa Hukum Said Didu, Teuku Nasrullah mengatakan kliennya tak hadir ke Bareskrim Polri karena menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Itu alasannya enggak memenuhi panggilan dari polisi?" tanya presenter.

"Ah sebentar mbak-mbak saya koreksi dulu bukan tidak memenuhi panggilan, kkta siap memenuhi panggilan, tapi kita minta penundaan," jawab Nasrullah.

Lihat videonya di menit 1.10:

Tanggapan Refly Harun 

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut mengomentari tentang perseteruan antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Refly mengibaratkan surat klarifikasi yang dibuat oleh Said Didu layaknya surat cinta yang ditolak.

Ia sendiri menganggap perseteruan antara Said Didu dan Luhut sebagai hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Konten YouTube Said Didu yang dipermasalahkan oleh Luhut Binsar Panjaitan
Konten YouTube Said Didu yang dipermasalahkan oleh Luhut Binsar Panjaitan (Youtube/MSD)

 Ditantang Refly Harun Puji Pemerintahan Jokowi, Rocky Gerung Minta Waktu 2 Tahun: Saya akan Bohong

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin (4/5/2020), awalnya Refly menyoroti soal kritikan yang dilontarkan oleh Said Didu.

Ia menganggap apa yang disampaikan oleh Said Didu bisa dianggap kritikan, namun bisa juga dianggap sebagai hinaan.

"Saya pribadi sebenarnya mengatakan apakah ini penghinaan atau ini kritik, wilayahnya yang sangat tipis yang sangat abu-abu," kata Refly.

Refly pertama menyinggung soal poin pertama dari surat klarifikasi Said Didu.

Pada poin pertama itu, Said Didu mengatakan bahwa konten yang ia buat dengan judul "Luhut: Uang, Uang dan Uang" sebagai analisanya terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Refly melanjutkan saat ini juga terdapat banyak kritikan yang menganggap pemerintah tidak totalitas dalam menangani Covid-19.

"Kita tahu bahwa ada kritik terbesar terhadap pemerintah bahwa pemerintah dianggap tidak at all cost untuk memerangi Covid-19 ini," ujarnya.

"Masih berpikir hal-hal lain, misalnya proyek pemindahan ibu kota atau mungkin kegiatan atau proyek-proyek lainnya yang harus berjalan selama 2020 atau tahun anggaran ini dan mungkin juga tahun anggaran depan berikutnya," lanjutnya.

Halaman 2/3
Tags:
Luhut Binsar PandjaitanSaid Didupembatasan sosial berskala besar (PSBB)
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved