Terkini Nasional
Ditantang Refly Harun Puji Pemerintahan Jokowi, Rocky Gerung Minta Waktu 2 Tahun: Saya akan Bohong
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menantang Pengamat Politik Rocky Gerung untuk memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menantang Pengamat Politik Rocky Gerung untuk memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun pun menyinggung citra Rocky Gerung yang dikenal kerap mengritik pemerintah.
Lantas, bagaimana reaksi Rocky Gerung?
"Kalau mendengarkan ngomong soal istana ya, Bung Rocky semuanya 100 persen negatif," kata Refly Harun, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Minggu (3/5/2020).
• Mahfud MD Nilai PSBB Berhasil, Ungkap Tingkat Kesembuhan Naik dan Angka Kematian Alami Penurunan
• Kasus Jenazah Corona Ditolak Warga di Semarang, Pemda Kini Siapkan TPU Khusus: Mungkin Miskomunikasi
Terkait hal itu, Refly Harun pun langsung menyampaikan tantangannya untuk Rocky Gerung.
Meskipun sulit, ia meminta Rocky memuji kebijakan pemerintah yang dinilai baik untuk masyarakat.
"Nah saya ingin menghibur juga hatters-nya Bung Rocky ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih mendalam kira-kira ada enggak program atau statement yang paling cerdas yang dikeluarkan oleh pemerintahan ini," sambung Refly.
"Bisa sebutkan contohnya Bung, pasti sulit memang, tetapi harus sebutkan."
Menjawab tantangan itu, Rocky justru menyampaikan guyonannya.
Ia bahkan meminta waktu dua tahun untuk memikirkan pujian yang bisa disampaikan untuk pemerintah.
"Kasih waktu saya kira-kira dua tahun untuk mengevaluasi keadaan, baru saya bisa," kata Rocky.
"Itu sungguh-sungguh yang saya bisa berupaya carikan, tapi saya akan berbohong bahwa yang ini cerdas, yang ini enggak."
• Singgung 2024, Begini Prediksi Rocky Gerung soal Corona: Kalau Jokowi Salah, PDIP Disalahkan Juga
Menurut Rocky, hingga kini belum ada satupun kebijakan pemeintah yang merujuk pada kepentingan publik.
Selama ini, menurutnya kebijakan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan para pejabat terkait.
"Jadi enggak ada satu pun yang bisa meyakinkan saya bahwa ada kebijakan yang keluar karena kalkulasi rasional," kata dia.
