Refly Harun Singgung Kasus Bank Century saat Bahas Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Diguyur Dulu

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyamakan proyek belajar online atau pelatihan melalui Kartu Pra Kerja dengan kasus Bank Century.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai dana yang disiapkan untuk belajar online Kartu Pra Kerja bisa dibilang cukup besar, yakni sebesar Rp 5,6 triliun.

Refly Harun kemudian menyinggung kasus dugaan korupsi besar pada Bank Century pada 2008 silam.

• Ngeri Dengar Kritik Fahri Hamzah soal Jokowi, Refly Harun: Mohon Maaf, yang Ngomong Bukan Saya

• Sebut DPR Sakiti Hati Masyarakat karena Ini, Najwa Shihab: Salam Hormat dari Kami yang Kalian Wakili

Pada saat itu, negara mengalami kerugian sebesar karena harus menanggung Rp 6,7 triliun untuk bisa menambal kasus korupsi tersebut.

Dirinya tentu tidak ingin anggaran Rp 5,6 triliun juga bernasib sama dengan kasus Century.

Ia menyebut sudah mulai memanas kabar ada praktik yang tidak beres dalam pengadaan pelatihan kerja Kartu Pra Kerja.

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam tayangan Youtube pribadinya Refly Harun, Sabtu (2/5/2020).

"Apalagi belajar online, saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan memang spektakuler kan 5,6 triliun," ujar Refly Harun.

"Luar biasa seperti penyelamatan Bank Century saja kalau enggak salah 6,7 triliun, jadi hampir mendekati 5,6 untuk proyek belajar online yang mulai panas ini bung," sambungnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan keduanya berbeda.

Menurut Rocky Gerung, pada kasus Century, uang negara lebih digunakan untuk menambal.

Sedangkan untuk Kartu Pra kerja dananya sudah diberikan di awal.

"Century itu bolong ditambal, kalau sekarang justru diguyur dulu baru dibolongi," kata Rocky Gerung.

"Rp 5,6 triliun itu saya duga dari awal itu memang perencanaan kejahatan itu melalui ilmu-ilmu digital," ungkapnya.

• Soal Mundurnya Stafsus Milenial Jokowi, BEM UIN Jakarta: Mereka Hanya Dijadikan Boneka Kecil

Rocky Gerung beranggapan banyak pihak yang tergiur setelah pemerintah mengumumkan telah mengalokasikan anggaran sebesar 5,6 triliun untuk proyek pelatihan Kartu Pra kerja.

"Kan dari awal bisa terlihat, begitu 5,6 triliun disebut, wah semuanya langsung datang dengan idenya," jelasnya.

"Itu kan perampokan digital sebetulnya bukan pelatihan digital."

Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya membawa kemungkinan buruk tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dalam Perppu tersebut dijelaskan bahwa pengeluaran negara yang berkaitan dengan penanganan Virus Corona tidak bisa digugat, baik secara pidana maupun perdata, termasuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perppu tersebut juga menerangkan bahwa segala bentuk pengeluaran untuk penanganan Corona bukan menjadi kerugian negara.

Refly Harun tidak bisa memastikan apakah pengadaan pelatihan Pra Kerja diatur oleh Perppu No. 1 Tahun 2020 atau tidak.

• Sindiran Najwa Shihab untuk Anggota DPR, Singgung soal Pembebasan Koruptor: Apa Kabar Pak Yasonna?

Karena jika mengacu pada Kartu Pra Kerja memang merupakan janji Jokowi ketika masa kampanye.

Namun dalam kondisi saat ini, Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan dampak Corona.

"Kalau pake prespektif perppu apakah Rp 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam prespektif Perppu 1 tahun 2020 yang tidak boleh digugat secara pidana dan perdata, tidak boleh juga digugat di dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan bukan kerugian negara," jelas Refly Harun.

"Jangan-jangan sudah masuk skenario itu bung," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-8:30

Menduga Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Kesannya Dipaksakan

Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.

Sri Mulyani pastinya memikirkan bagaimana penggunaan APBN secara tepat.

• Sebut Corona Jadi Alat Deteksi Kekuasaan, BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, dan dia tetap menganggap APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia ingin agar supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan ada paksaan kepada Sri Mulyani untuk tetap mengikuti arahan tersebut.

Karena pada dasarnya, Kartu Pra Kerja ini merupakan sebuah janji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanyenya.

"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Pra Kerja dalam kampanyenya," kata Rocky.

"Kita baca di media masa sebelum ribut-ribut soal Covid, sekarang Kartu Pra Kerja itu juga diajukan," sambungnya.

"Bahkan kesannya dipaksakan karena dibela terus oleh istana."

• Singgung PKS, Fahri Hamzah Bocorkan Tradisi Buruk yang Ada di DPR: Seperti Orang Main Catur

Dengan kondisi yang terjadi soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung menduga ada tujuan lain dari program tersebut.

Ia menilai ada bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan Kartu Pra Kerja.

Seperti yang diketahui, dalam penerapannya, Kartu Pra Kerja bahkan melibatkan para mitra untuk menunjang pelatihan.

Hal itulah yang dirasa tidak perlu karena hanya pemborosan.

"Itu artinya ada bisnis di situ, saya enggak tahu siapa yang rancang Kartu Pra Kerja itu."

"Kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan Kartu Pra Kerja itu karena pemborosan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-30.00:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)