Virus Corona
Ibaratkan Masalah Stafsus seperti Kasus Virus Corona, Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP
Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
"Demikian juga kalau di istana ada satu staf khusus melakukan praktik yang punya intensi uang atau disebut sebagai makelar kasus Covid, maka satu istana harus dinyatakan ODP," sambungnya.
Menurutnya, dengan adanya ketidakberesan di antara Stafsus tersebut, maka menimbulkan kecurigaan yang besar juga dari publik dengan kemungkinan ada keterlibatan banyak pihak.
"Ya karena orang akan curiga, kalau ada satu staf khusus, dengan mudah kita katakan staf khusus pasti paham tentang etika birokrasi, tentang etika administrasi publik, dia melakukan pelanggaran itu, itu artinya potensi satu istana mempunyai problem yang sama," tegasnya.
"Kalau satu staf khusus memanfaatkan institusinya melalui kop surat, saya bayangkan itu pasti ada kasak-kusuk di antara mereka kan," pungkasnya.
• Refly Harun Tertawa Ulas Surat Pengunduran Diri Belva Devara: Ini Sudah seperti Presiden Ya
Simak videonya mulai menit awal:
Alasan Belva Devara Undurkan Diri
Di sisi lain, sebelumnya Adamas Belva Syah Devara alias Belva Devara mengundurkan diri dari posisinya sebagai Stafsus.
Pria yang juga menjadi CEO dari Ruangguru tersebut mengundurkan diri setelah beberapa hari sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena dituding memanfaatkan posisinya sebagai Stafsus untuk kepentingan perusahaan miliknya.
Pernyataan mengundurkan dirinya ia sampaikan lewat akun Instagram resmi miliknya, @belvadevara, Selasa (21/4/2020).
Pada unggahannya tersebut Belva mengakui telah mengirim surat pengunduran diri kepada Jokowi pada Rabu (15/4/2020), dan telah sampai kepada RI 1 di hari Jumat (17/4/2020).
Kemudian ia meluruskan kembali soal Ruangguru menjadi mitra dari program Kartu Prakerja.
Ia menjelaskan sama sekali tidak ada konflik kepentingan pada kebijakan tersebut.
"Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.
Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja." tulis Belva.
• Soal Penangkapan Aktivis Ravio Patra, Stafsus Dini Purwono: Terlalu Jauh untuk Ditanggapi Presiden
Alasan Mundur
