Virus Corona
Ibaratkan Masalah Stafsus seperti Kasus Virus Corona, Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP
Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti yang diketahui, permasalahan demi permasalahan muncul dari Stafsus Presiden Jokowi tersebut.
Dua yang terbaru yaitu ada Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang menyalahi wewenang dengan mengirimkan surat kepada para camat dan mundurnya Belva Devara akibat polemik keterlibatan Skill Academy by Ruang Guru dalam Program Kartu Pra Kerja.
• Pernah Minta Belva Devara Mundur dari Stafsus, Refly Harun: Bukan Masukan Saya saja
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan blunder besar yang dilakukan para stafsus bukan lagi sebagai kesalahan prosedur, melainkan sudah termasuk melanggar etika.
Oleh karena itu, hukumannya pun tak cukup lagi dengan diberikan teguran namun harus ada tindakan tegas.
Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam channel Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (24/4/2020).
"Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya, teguran itu fasilitas hukum dalam bentuk yang paling rendah, ada teguran ada punishment," ujar Rocky Gerung.
"Tetapi etika bekerja dengan kesadaran hati nurani, jadi kalau ditegur itu bukan soal etika, itu soal pelanggaran prosedur," jelasnya.
Menurut Rocky Gerung, permasalahan yang dilakukan oleh stafsus sudah menyangkut soal moral hasad, dan itulah yang dipermasalahkan masyarakat.
Terlebih hal tersebut dilakukan di tengah pandemi Virus Corona yang merupakan kondisi darurat.
"Tetapi hal yang paling mendasar adalah dalam keadaan darurat ada moral hasad itu yang dipermasalahkan publik sebetulnya," katanya.
• Soroti Kontroversi Stafsus Milenial, Refly Harun Puji Belva Devara yang Undurkan Diri: Gentle Sekali
Rocky Gerung lantas mengibaratkan permasalahan Stafsus itu seperti kasus Virus Corona.
Ketika satu rumah ada anggota keluarga yang positif Virus Corona, maka secara otomatis anggota keluarga lainnya berstatus sebagai orang dalam pantauan (ODP).
Sama halnya dengan kasus Stafsus, ketika ada satu yang bermasalah maka Stafsus lainnya maupun semua pejabat di Istana harus ditetapkan sebagai ODP.
"Saya terangkan begini misalnya, kalau di rumah saya ada suspect Covid, maka saya dan satu keluarga harus dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dengan sendirinya," terangnya.
