Soal Rencana Penutupan KRL, Gubernur Banten Usulkan Hal Ekstrem: 14 Hari Kompak DKI Tak Ada Kegiatan

"Sekarang mereka kan bilang, 'Kalau kereta api ditutup saya ke Jakarta pakai apa?'," ucapnya.

"'Terus kenapa Anda masih ke Jakarta? Kami kan masih kerja'."

Karena itu, Wahidin menilai pemerintah perlu memnjamin kebutuhan pokok warga selama 14 hari ke depan.

Hal tersebut dinilainya efektif agar warga tak keluar rumah dan mematuhi imbauan pemerintah.

"Harusnya kita sepakat berikan jaminan mereka, hidup selama 14 hari harus kita coba," kata Wahidin.

"Sama dengan pegawai yang dirumahkan oleh kita lalu kita gaji mereka, kita kasih sallary-nya," tukasnya.

Simak video berikut ini dari menit awal:

Di sisi lain, sebelumnya Kementerian Perhubungan tidak setuju dengan rencana menghentikan kereta rel listrik (KRL).

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam acara Kompas Pagi yang tayang di YouTube KompasTV, Jumat (17/4/2020).

Sebelumnya, beberapa kepala daerah di wilayah Jabodetabek meminta supaya KRL berhenti beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal itu dilakukan untuk mendukung penerepan PSBB, khususnya di Jabodetabek.

• Dampak Corona, Sri Mulyani Prediksi Pengangguran Naik 5,2 Juta dan Penduduk Miskin Tambah 3,78 Juta

• Kabar Baik, Sepekan PSBB, Jumlah Pasien Sembuh di DKI Jakarta Bertambah Banyak, Lihat Updatenya

Namun, Adita Irawati mengatakan kebijakan untuk menghentikan operasi KRL, termasuk transportasi umum lainnya dinilai kurang tepat.

Hal itu dinilai justru bisa memberikan permasalahan baru.

Saat ini, pihaknya bersama PT KCI selaku operator KRL dan kepala daerah di Jabodetabek masih terus membahas soal kemungkinan tersebut.

"Tekait dengan permintaan pemerintah daerah untuk menghentikan operasional KRL."