Virus Corona
Banyak Warga Surabaya 'Ngeyel' Nongkrong setelah 14 Hari, Khofifah: Harus Ada langkah Lebih Represif
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa setelah 14 hari penerapan physical distancing di Kota Surabaya justru kembali ke ramai.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Kalau Provinsi ada 15.673 yang ODP, 1.717 PDP, dan 514 yang konfirmasi positif, ini yang terbesar Surabaya," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di channel YouTube Talk Show tv One pada Kamis (16/4/2020).
• Curhatan Pedagang Bakso di Bekasi, Sambil Menangis Ceritakan Penjualan Menurun hingga 50 Persen
Akibatnya, Khofifah mengaku pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Surabaya dan Dinas Kesehatan Surabaya untuk mengatasi masalah ini.
"Kami sudah meminta tim tracing untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan Surabaya."
"Kemudian Sekdaprop saya minta koordinasi teknis Sekda Surabaya," ungkapnya.
Meski demikian, Khofifah mengaku lebih memilih langkah lebih konkrit dari pada PSBB.
"Saya kemudian meminta dengan andai misalnya tidak PSBB, langkah konkritnya apa yang dilakukan untuk bisa menghentikan penyebaran secara efektif?"
"Karena kami di Pemprov bersama dengan Pangdam dan Kapolda," kata dia.
Mantan Menteri Sosial ini mengaku bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan PBB.
"Kami bersama dengan TNI, Polri misalnya tiga hari ini melakukan PBB (Patroli Berskala Besar)."
"Patroli Berskala Besar ini adalah untuk bisa memberikan imbauan kembali di kafe-kafe terutama yang kerumunannya masih banyak, bahkan masih ada di angka 50 an orang, ada di satu kafe," jelas Khofifah.
• Corona Terus Meningkat, tapi Mengapa Masih Banyak yang Nekat? Pakar UI: Ada yang Terpaksa Tak Takut
Selain sidak, Khofifah menjelaskan bahwa penertiban itu juga dilakukan tes cepat Virus Corona.
"Lalu setelah diimbau kita juga membawa tim untuk melakukan rapid test, nah pada posisi-posisi seperti ini kewenangan tidak di Pemprov," lanjutnya,
Khofifah menegaskan bahwa orang jualan masih diizinkan namun tak boleh ada aktivitas pembeli di tempat.
"Kewenangan untuk bisa memberikan misalnya satu keputusan boleh buka warung, tapi tidak boleh ada kursi di dalamnya."
"Lalu boleh jualan nasi goreng atau apa di pinggir jalan, tapi tidak boleh ada bangku di situ, nah mereka boleh jualan tapi drive thru atau take away," ungkapnya.
"Kewenangan seperti ini tidak ada di Pemprov tapi kewenangan kota," imbuh Khofifah.
Selain itu dalam pelaksanaan PBB ini, TNI dan Polri bahkan berpatroli hingga masuk ke gang-gang kecil.
"Hari ini pun dengan TNI dan Polri juga sudah masuk ke gang-gang kecil di mana kasus pertama muncul di Surabaya," ucap dia.
Lihat videonya mulai menit ke-4:26:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)
