Sesalkan Kemenhub, Agus Pambagio Minta Nasib Ojol Serahkan pada Aplikator: Dia Kan Sudah Menikmati

TRIBUNWOW.COM - Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio menyesalkan diperbolehkannya Driver Ojek Online (Ojol) oleh Kementerian Perhubungan mengangkut penumpang.

Hal itu diungkapkan Agus Pambagio melalui sambungan Skype dengan MNC News pada Senin (13/4/2020).

Menurut Agus Pambagio kalau larangan-larangan ada dengan pengecualian maka aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona bersifat percuma.

• Pemkab Deliserdang Mulai Bagikan Sembako untuk Warga Terdampak Corona, Catat Jadwalnya

"Jadi saya enggak tahu kalau banyak pengecualian-pengecualian gini akan gagal terus terang."

"Karena niatnya mengurangi jumlah penderita Covid-19 kalau seperti ini keputusan Menteri Perhubungan, sudahlah percuma enggak usah diatur, suruh saja naik semua mobil, enggak usah tiga orang, empat orang, campur saja," ujar Agus.

Menurut Agus, hal itu terjadi lantaran pemerintah masih fokus pada ekonomi.

Padahal, kini yang harus segera diselesaikan adalah masalah penyebaran Virus Corona.

"Karena konsennya ekonomi, tinggalkan urusan ekonomi, ekonomi itu nanti, kita bereskan dulu sakitnya dulu."

"Keputusan ambigu dari Kementerian Perhubungan buat saya tanda tanya besar, sebenarnya pemerintah mau apa?" ujar Agus.

Menurutnya, ada pihak-pihak lain hingga hal ini terjadi.

"Ya gini karena pembuat kebijakan yaitu pemerintah sering dipengaruhi pihak-pihak, yang roda dua sudah dari awal saya katakan bahwa ini ilegal karena tidak diatur aturan perundang-undangan, lalu karena politik terpaksalah diatur," ujar dia.

• Ketum APINDO Ungkap Alasan Perusahaan Nekat Beroperasi saat PSBB: Itu Tinggal Nunggu Waktu Saja

Menurut Agus harusnya pihak aplikator ojek online lah yang turut membantu dan memikirkan nasib para driver.

Bukan apa-apa pemerintah, mengingat masih banyak pekerja lain yang terdampak Virus Corona.

"Nah sekarang kita ini sulit, pihak aplikator yang menanggung lah karena dia sudah menikmati juga, jangan semua diserahkan pemerintah."

"Kenapa yang lain tidak diurus misalnya, sopir angkot, misalnya ojek pangkalan, misalnya sopir bajaj, kok dibedakan," kata dia.