Virus Corona
Mahfud MD Sebut Ada yang Adu Domba Pemerintah Pusat dan Daerah soal Corona: Seakan-akan Diganjal
Mahfud MD mengatakan hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baik-baik saja.
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Isu komunikasi buruk antara pusat dan daerah dalam menghadapi Virus Corona sempat mengemuka.
Terlebih setelah pemerintah pusat membatalkan kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah, seperti di DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan bantahan.
Dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (8/4/2020), Mahfud MD menyebut, ada pihak tertentu yang ingin mengadu domba pemerintah pusat dengan daerah.
• Khawatir Virus Corona Menempel pada Baju, Ini Tips untuk Matikan Virus secara Cepat
"Saya kira tidak ada yang mempolitisasi hubungan daerah dan pusat, kecuali di medsos dan orang tertentu itu-itu aja," ujar Mahfud MD.
Ia lalu menyinggung hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baik-baik saja.
"Kita dengan DKI baik kok, memang ada orang yang selalu mengadu domba, seakan-akan pusat dan daerah itu berbenturan," ungkapnya.
Mahfud MD berujar, pemerintah pusat sering mengadakan rapat dengan kepala daerah, dan hubungan mereka kompak.
"Padahal komunikasi kita baik, kita sering melakukan rapat virtual dengan para gubernur, sering sekali dan selalu kompak," terangnya.
Ia pun heran jika ada pihak yang menyebut hubungan pemerintah pusat dengan daerah tak sejalan dalam penanganan Virus Corona ini.
"Tapi kenapa seakan-akan daerah dipotong oleh pusat, pusat diganjal oleh daerah,"
"Kita tetep baik-baik saja, karena ingin semuanya berperan menangani ini (Virus Corona)," imbuh Mahfud MD.
• Dedie A Rachim Optimis PSBB di DKI Jakarta akan Tekan Corona di Bogor: Per 6 Menit Kita Berinteraksi
Jubir Presiden Bantah Pemerintah Pusat Hambat Permohonan PSBB DKI Jakarta
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyampaikan, tidak ada upaya menghambat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Fadjroel Rachman menjelaskan, awalnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk karantina wilayah.
