Layangkan Kritikan, Refly Harun Singgung Peluang Kerusuhan akibat Corona: Pemerintah Ketakutan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun terang-terangan mengkritik pemerintah pusat soal penanagan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai pemerintah terlalu berhitung pada nyawa manusia yang menjadi korban virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Tak hanya itu, ia bahkan turut menyinggung ketakutan pemerintah jika terjadi kerusuhan akibat kebijakan yang dibuat.

Melalui tayangan 'FAKTA' dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (6/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta.

• Ridwan Kamil Sampaikan 2 Hal Krusial yang Bisa Buat Covid-19 Berakhir Bulan Juni

• Tak Bisa Tolak Warga yang Nekat Mudik, Ganjar Pranowo Siapkan Plan B: Dibalikin Enggak Mungkin

Meksipun PSBB telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Refly menyebut pemerintah perlu melakukan penanganan terhadap warga DKI Jakarta yang sudah terinfeksi Virus Corona.

"Tapi orang DKI sudah ada yang terpapar virus ini. Nah mereka yang terpapar virus ini harus diisolasi, ada karantina sendiri," kata Refly.

"Entah itu barangkali karantina rumah, karantina di rumah sakit, istilahnya bukan karantina rumah sakit sih, mereka diisolasi di rumah sakit atau di rumah."

Terkait hal itu, Refly lantas secara gamblang menyampaikan kritikannya pada pemerintah pusat soal penanganan Virus Corona.

Bahkan, ia menyebut pemerintah terlalu berhitung pada nyawa manusia yang direnggut oleh virus tersebut.

"Saya juga mengkritik pemerintah pusat yang menurut saya terlalu berhitung terhadap nyawa manusia," jelas Refly.

Refly menduga, pemerintah kini juga merasa ketakutan jika wabah Virus Corona bakal menimbulkan kerusuhan masyarakat.

• Diizinkan PSBB, Anies Baswedan Sempat Soroti Permintaan Menkes: Ikuti Prosedur Seakan Kondisi Normal

"Pemerintah sendiri punya ketakutan yang menurut saya enggak beralasan, yaitu ketakutan terjadi kerusuhan," ucapnya.

"Masa pemerintah yang kemudian mengampanyekan 'Awas loh nanti ada kerusuhan'."

Padahal menurut Refly, pemerintah seharusnya memberikan kenyamanan dan ketenagan bagi warga yang panik menghadapi Virus Corona.

Ia pun menyinggung soal pemenuhan kebutuhan warga oleh pemerintah.

"Kan enggak begitu harusnya, mestinya pemerintah mengamankan, menenangkan bahwa 'Kita akan mulai memerangi Covid-19," kata Refly.

"Semua di rumah kecuali petugas, selama 14 hari mereka yang keluar rumah akan kami tindak tegas, segala kebutuhan Anda akan kami penuhi'."

Refly menambahkan, pemerintah pusat bahkan bisa meminta bantuan daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya masing-masing.

Yang terpenting menurutnya, pemerintah terlebih dulu menenangkan warga menghadapi wabah Virus Corona yang sudah menelan ratusan nyawa.

"Yang penting deklarasi dulu, lalu kemudian minta bantuan pada pemerintah daerah masing-masing agar pemerintah daerah juga menyuplai itu," ujar Refly.

"Penting data disuplai, penting makanan disuplai dan lain sebagainya kalau kita melihat nyawa itu lebih penting dari apapun," tukasnya.

• Beberkan Mengenai Biaya PSBB di DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria: Rp 3 Triliun Belum Cukup

Simak video berikut ini menit ke-3.07:

Tanggapan Sandiaga Uno

Di sisi lain, sebelumnya Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta agar masyarakat mau menuruti perintah pemerintah.

Seperti diketahui pemerintah memutuskan status darurat kesehatan dengan penanganan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Melalui sambungan telepon, Sandiaga Uno di acara Hot Indonesia pada Sabtu (4/5/2020) mengaku awalnya sempat mengusukan untuk mengambil langkah karantina wilayah.

• Seorang PDP Virus Corona Asal Sukoharjo Meninggal di RS Moewardi, Jubir Minta Warga Jangan Panik

"Saya sudah sarankan penutupan sebagian atau karantina wilayah," kata Sandiaga.

"Dikarenakan intensitas tinggi intervensi pemerintah baik daerah dan pusat dan mengurangi hingga 50 ribu jiwa rata-rata setiap harinya."

Menurutnya, dengan karantina wilayah, pemberlakukan social distancing atau menjaga jarak sosial akan semakin mudah dilakukan.

"Kita bisa menerapkan kendali sosial, menjaga jarak sosial yang lebih ketat," katanya.

Lalu ia juga menyebutkan sudah menyarankan agar Jakarta Selatan menjadi wilayah yang dikarantina.

Pasalnya, Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling parah terkena Virus Corona.

• Seorang PDP Virus Corona Asal Sukoharjo Meninggal di RS Moewardi, Jubir Minta Warga Jangan Panik

"Kita bisa lakukan karantina wilayah khususnya saya di Jakarta Selatan yang berada di titik pusat penyebaran kasus Covid-19 terbesar terjadi," ujar dia.

Meski demikian, Politikus Gerindra ini meminta semua perdebatan terkait penanganan Virus Corona berakhir.

Mengingat Jokowi sudah mengambil keputusan.

"Saya rasa kemarin perdebatan sudah berakhir."

"Presiden sudah putuskan bahwa dia menentukan darurat kesehatan masyarakat."

"Selain itu beliau juga mengeluarkan Perppu yang menjadikan undang-undang yang menjelaskan bagaimana beliau akan menghadapi dampak bukan hanya bidang kesehatan tapi bidang sosial dan ekonomi juga," kata dia.

Perdebatan yang harus segera dikurangi terutama masalah kesehatan.

"Kita harus mengurangi perdebatan dan mendengarkan keputusan tersebut khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan," papar Sandiaga.

Sandiaga lalu mengimbau kepada masyarakat agar bisa turut serta menuruti seruan pemerintah terkait Covid-19.

"Sekarang presiden sudah menentukan banyak inisiatif lain yang dapat dilakukan, semua itu bergantung pada rakyat, pada masyarakat, untuk memastikan bahwa kita mematuhi ketegasan tentang menjaga jarak sosial, dan isolasi diri sendiri," terangnya.

• Alasan Virus Corona Covid-19 Lebih Cepat Menginfeksi Manusia, Ini Penjelasan Ahli

Ia juga menyinggung peristiwa di India dimana akibat kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown justru memicu terjadinya kekerasan terhadap masyarakat di berbagai daerahnya.

"Saya rasa Pak Jokowi tidak ingin adanya kejadian seperti di India, dimana hasilnya adalah kebrutalan polisi, dan perpecahan antara orang yang terinfeksi, dan tidak terinfeksi," kata Sandiaga.

"Perpecahan kaya, dan miskin, perpecahan sosial," lanjutnya.

Terakhir, Sandiaga juga meminta agar pemerintah terus dapat bersifat terbuka soal informasi kasus Covid-19.

"Maka kita harus menunggu apakah keputusan ini akan menahan serta mengurangi tingkat penyebaran," pungkasnya. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)