Virus Corona
Luhut Binsar Batalkan Kebijakan Anies Baswedan soal Corona, Fadli Zon Curigai Adanya Ketegangan
Fadli Zon menyoroti beda pendapat antara Gubernur DKI Anies Baswedan, dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Diketahui, sebelumnya Luhut Binsar membatalkan kebijakan Anies Baswedan soal pelarangan bus antar kota antar provinsi (AKAP) di DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Fadli Zon menduga adanya ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan Virus Corona.
Bahkan, menurutnya banyak kebijakan yang baik dari daerah yang justru ditolak oleh pemerintah pusat.
• Bahas Corona, Fadli Zon Singgung Pernyataan Jokowi Berubah-ubah: Pemerintah Sekarang Ada Dua
• Komedian Asal Inggris, Eddie Large Meninggal Dunia setelah Terjangkit Virus Corona
Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam acara 'DUA SISI' tvOne, Kamis (2/4/2020).
"Jadi kalau saya lihat memang desakan dari pemerintah daerah, termasuk DKI yang merupakan episentrum," ucap Fadli.
Ia pun menyinggung keinginan Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran Virus Corona.
Namun, menurutnya yang terjadi kini justru ketengangan pemerintah pusat dan daerah akibat kebijakan yang berbeda.
"Kan sebetulnya kesan itu adalah ada keinginan untuk melakukan karantina wilayah supaya penyebaran ini bisa dikurangi, dihambat, bahkan tidak ke daerah-daerah," kata Fadli.
"Tetapi kita melihat ada semacam ketegangan antara daerah dengan pusat ini."
Terkait hal itu, Fadli lantas membahas kebijakan Luhut Binsar yang membatalkan keinginan Anies Baswedan untuk melarang Bus AKAP masuk ke wilayah DKI Jakarta.
• Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis dari PLN untuk yang Terdampak Corona, Bisa Klaim via WhatsApp
Menurut Fadli, pemerintah pusat justru menolak kebijakan bagus dari daerah untuk mempercepat penanganan Virus Corona.
"Misalnya Jakarta, kemarin gubernur DKI melarang bus antar kota antar provinsi tapi kemudian dianulir oleh Menko Kemaritiman dan Investasi," ungkapnya.
"Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan bagus, bahkan inisiatif awal itu apa yang disebutkan di dalam PSBB sebetulnya sudah dilakukan oleh daerah."
Melanjutkan penjelasannya, Fadli pun menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
