Zainal Arifin Sindir Jangan Ada Pemimpin Daerah Cari Panggung untuk 2024: Buzzer Harus Dihilangkan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Zainal Arifin Mochtar meminta agar semua pihak mengesampingkan kepentingan masing-masing di tengah wabah Virus Corona.

Hal itu diungkapkan Zainal Arifin Mochtar melalui sambungan telepon di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (31/3/2020).

Zainal Arifin Mochtar meminta agar perbedaan-perbedaan kepentingan semua pihak disingkirkan terlebih dahulu, termasuk pimpinan daerah yang ingin maju ke Pemilihan Presiden 2024.

• Di ILC Bahas Corona, Dokter Erlina Burhan: Saya Jangan Dikatakan Selalu Mengkritik Pemerintah

"Saya berharap sebenarnya segregasi-segregasi pemerintahan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, antara sesuatu yang terbentuk dari persaingan Pilkada, jangan-jangan ada Kepala Daerah yang mau tampil 2024," ujar Zainal.

Ia juga menyinggung agar jangan ada persaingan-persaingan antar partai politik di waktu seperti ini.

"Jangan-jangan ada partai yang mencoba menutup ketertampilannya dan lain sebagainya, ini yang harus dihindari sekarang," ucap dia.

Tak berhenti di sana, Zainal meminta agar semua pihak berhenti mengurusi buzzer maupun influencer yang saling berdebat terkait penanganan Virus Corona.

"Saya mengatakan bahwa buzzer harus segera dihilangkan gitu yang banyak membuat berbagai hal-hal yang kontraproduktif dengan ini, influencer tak perlu juga mempertarungkan soal ini," saran dia.

• Kabar Baik, Maluku Kini Nol Kasus Corona, Satu-satunya Pasien Positif Covid-19 Telah Sembuh di Ambon

Pasalnya, tegas Zainal, Virus Corona adalah sesuatu yang menjadi permasalahan semua orang.

"Kita bicara soal umat, ini musuh umat manusia, ini musuh umat kita bersama, kita harus bekerja bersama memang," ungkapnya.

Lalu, ia mencontohkan warga di daerah tempatnya tinggal yang sudah membahas langkah-langkah mengurangi dampak kerugian akibat Virus Corona sejak lama.

"Saya sendiri tinggal di Daerah ujung jalan Kaliurang kilometer 18 daerah Pakem (Yogyakarta) kami dari beberapa minggu lalu sudah bertemu."

"Berbicara di tingkat RT, bicara di tingkat RW, bicara di tingkat Dusun bahwa kami harus menyediakan protokol-protokol," jelas dia.

Bahkan, warga di sekitarnya tinggal sudah membahas mengenai nasib pemudik sejak beberapa minggu lalu.

• Kabar Baik, PLN Gratiskan Token Listrik 450 VA Pelanggan Prabayar dan Pascabayar, Ini Penjelasannya

"Pemudik yang datang harus digimanakan ya kan, bahkan kami harus membentuk konsep jaring pengamannya sendiri," jelas Zainal.

Ia menceritakan bahwa warga di daerah tempat tinggalnya juga telah berkoordinasi mengenai nasib penduduk yang diperkirakan tak mampu bertahan jika pembatasan sosial berskala besar benar-benar diterapkan.

"Kami mendata siapa penduduk yang kira-kira mampu bertahan kalaupun ada PSBB diberlakukan secara ketat, siapa yang mampu bertahan dan siapa yang kurang mampu bertahan."

"Dan kewajiban yang mampu bertahan itu mampu menyantuni yang tidak mampu bertahan," terangnya.

Sehingga, paparnya, semua pihak harus bertanggung jawab terkait masalah ini.

"Masyarakat pun memang harus berperan," imbuhnya.

• Haris Azhar Kritik Pemerintah terkait Virus Corona, Sosiolog UI: Saya Paham Kefrustasiannya

Lihat videonya mulai menit ke-16:23:

Kritik Jokowi soal Status Darurat Sipil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status darurat sipil terkait wabah Virus Corona yang hingga kini terus menelan korban.

Dilansir TribunWow.com, penetapan status darurat sipil itu pun menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Satu di antaranya yakni, Zainal.

Ia bahkan mengaku bingung dengan keputusan Jokowi menetapkan status darurat sipil tersebut.

• Mulai Batuk, Demam, dan Rasakan Gejala Covid-19, Haruskah Segera ke Dokter?

• Debat dengan Fadjroel Rachman soal Kebijakan Jokowi, Haris Azhar: Anda Kupingnya Enggak Mau Buka Sih

"Jadi kalau mau saya sederhanakan, kalau mau dibaca detail undang-undang itu, saya memang agak bingung ketika tiba-tiba melompat ke logika darurat sipil," terang Zainal.

Ia menjelaskan, status darurat sipil itu tak ada hubungannya dengan penanganan Virus Corona.

Menurutnya, status tersebut hanya digunakan untuk menangani bencana alam, bukan bencana non alam seperti wabah Virus Corona. 

"Karena darurat sipil sama sekali enggak ada relasinya dengan yang lain," kata Zainal.

"Memang ada relasi dengan undang-undang bencana, tapi yang dimaksud itu bencana alam, bukan bencana non alam."

• Dihubungi 7 Ojol, Haris Azhar: Mereka Bingung, Banknya Bilang Tak Ada Kebijakan Penangguhan Kredit

Lantas, secara blak-blakan ia mengungkap ketidaksinkronan upaya penanganan Virus Corona.

"Karena epidemi itu dijelaskan di sini adalah bencana non alam, wabah itu non alam," kata dia.

"Jadi penanggulangan bencana pun menurut saya agak sumir kalau kemudian dibawa ke darurat sipil."

Melanjutkan penjelasannya, Zainal justru mengungkap kebingungannya soal keputusan presiden itu.

Bahkan, ia menyinggung pihak yang mengusulkan Jokowi menetapkan status daruat sipil.

"Saya enggak tahu apa yang terjadi di presiden ketika menjelaskan bahwa ini akan dilakukan pembatasan sosial berskala besar," jelasnya.

"Dan di ujungnya ada kemungkinan menunju ke darurat sipil."

Meskipun bisa digunakan untuk mengatasi bencana, Zainal kembali menegaskan status darurat sipil tak tepat digunakan untuk menanagani Virus Corona.

"Saya juga enggak tahu siapa yang membisikkan konsep itu, tapi menurut saya dua konsep itu enggak nyambung sebenarnya," ucap Zainal.

"Walapun meng-cover soal bencana alam tapi sebenarnya tidak ada kaitan. Karena bencana yang dimaksud itu bencana non alam sifatnya." (TribunWow.com/Mariah Gipty/Jayanti Tri Utami)