Cegah Corona, Wawali Bogor Desak Jakarta Lockdown: Tak Ada Artinya kalau DKI Tak Lakukan Pembatasan

Pada kesempatan itu, mulanya Syafrin Liputo menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memberikan sanksi apapun kepada warga yang melanggar imbuan tetap di dalam rumah.

"Perlu dipahami bahwa untuk penanganan Corona ini adalah kita harapkan ada kesadaran masyarakat," kata Syafrin.

"Karena virus ini pola penyebarannya adalah dengan adanya kedekatan satu dengan lain orang."

Hal itu lah yang menurutnya mendasari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tak memberikan sanksi pada para pelanggar imbauan.

Sebab, menurutnya menjada diri dari Virus Corona menjadi tanggung jawab semua masyarakat.

"Ini yang kita harapkan bisa dilakukan sehingga ada tanggungjawab pribadi dari masing-masing warga kita untuk menjaga ini sehingga bisa melakukan upaya bersama memutus mata rantai penyebaran Corona," tukasnya.

Namun, ucapan Syafrin itu justru mendapat kritik keras dari Wibi Andrino.

• Ambil Tindakan Pencegahan Virus Corona, KAI Batalkan 28 Rute Perjalanan, Air Asia Tutup Penerbangan

Menurut dia, ketidaktegasan Pemprov DKI Jakarta justru akan semakin meningkatkan jumlah pasien positif Virus Corona.

"Ya ini yang gawat menurut saya, seandainya ini terus berlangsung bisa semakin banyak korban jiwa yang terjadi," ujar Wibi.

"Ini tidak bisa, logika kita di mana gitu loh."

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus tegas memberlakukan karantina wilayah jika memang diperlukan.

"Bahwasanya harus ada keputusan yang tegas, stop yang namanya retorika bahwa kita harus mengambil keputusan apa yang harus dilakukan DKI Jakarta," ucap Wibi.

"Bila mana harus karantina, ya karantina. Saya lihat Tegal sudah melakukan itu, kenapa DKI Jakarta tidak?"

Oleh karena itu, Wibi meminta ketegasan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang karantina wilayah.

Menurutnya, lambatnya sikap yang diambil pemerintah akan meningkatkan peluang keluarnya orang dari DKI Jakarta.