Mahfud MD Jujur-jujuran Buka Praktik Mafia Tanah di Indonesia: Banyak, Bukan Ada, Banyak

"BPN, cuma BPN kan punya surat dari bawah, dari tingkat RT, Camat, Kabupaten," kata Mahfud MD.

"Jadi kalau mau dianggap mafia itu sudah sangat kompleks, terstruktur," sambungnya.

• Kondisi Perekonomian Indonesia Menurun Imbas Pandemi Virus Corona, Jokowi: Saya Minta BI Fokus

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.00:

Warga Adat Dayak Paser Takut Lahan Dirampas Negara

Penolakan perpindahan ibu kota baru Indonesia disuarakan oleh Syukran Amin, seorang pemuda Dayak Paser.

Dikutip dari YouTube BBC News Indonesia, Jumat (6/3/2020), syukran menyoroti pindahnya Ibu Kota dari sisi sengketa lahan.

Ia mengatakan sebelum pemerintah gembar gembor akan pindahkan Ibu Kota, warga adat telah berkonflik dengan perusahaan untuk memperebutkan lahan.

• Jeritan Warga Adat Dayak Paser Tolak Jokowi Pindahkan Ibu Kota: Kami Hanya Hidup dari Hutan

Sebagian besar warga adat memang tidak memiliki sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan mereka.

"Jauh sebelum ada rencana Ibu Kota, masyarkat kami sudah banyak berkonflik dengan perusahaan yang punya konsesi," cerita Syukran.

Syukran merasa bukannya terbantu dengan perpindahan Ibu Kota, justru warga adat akan melawan dua raksasa berupa perusahaan dan negara dalam kompetisi memperebutkan lahan.

"Sekarang muncul negara, membawa kabar Ibu Kota, mengatakan itu adalah milk negara," ujarnya.

"Itu akan menjadi beban yang baru buat masyarakat, yang kemarin mereka melawan perusahaan, sekarang mereka melawan perusahaan dan negara."

"Karena akan lebih mudah mereka dirampas, diambil tanahnya," lanjut Syukran.

Syukran menyayangkan pindhanya Ibu Kota yang ia sebut akan merusak alam di sana.

"Bagaimana nasib generasi ini ke depan, bagaimana nasib kampung ini ke depan, yang katanya Kalimantan sebagai paru-paru dunia, itu (nantinya) seperti apa," terangnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-9.40:

(TribunWow.com/Anung)