Diamini Politisi PDIP, Ali Ngabalin Sebut Peluang Ditunjuk Jadi Bos Ibu Kota Baru: Di Mana Salahnya?

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin tak menuntup kemungkinan dirinya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi bos ibu kota baru.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Ali Ngabalin terkait wacana penunjukan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai bos di ibu kota baru.

Menurutnya, tak ada yang perlu dipermasalahkan terkait wacana penunjukan Ahok itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Ngabalin melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (9/3/2020).

• Lihat Momen Ngabalin Minta Politisi PDIP Tepuk Tangan setelah Bela Ahok soal Ini: Tuhan Aja Sayang

• Soal Bos Ibu Kota Baru, Pengamat Politik Soroti Kedekatan Ahok dengan Jokowi: Pak Wapres Kalah

Dalam acara tersebut, mulanya Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut penunjukan Ahok sebagai bos ibu kota baru itu hanyalah sebuah wacana.

Ujang pun menyinggung undang-undang ibu kota baru yang hingga kini bahkan belum rampung dibentuk.

"Saya melihat Pak Jokowi sedang melempar wacana dulu," ucap Ujang.

"Kita tahu elegalitasnya belum ada, Perpresnya belum ada, undang-undangnya belum ada."

"Dan memang tidak salah, karena saya melihat ingin cek ombak ini," sambungnya.

Tak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi hanya ingin melihat respons publik terhadap keempat kandidat bos ibu kota baru.

"Ya boleh saja karena faktanya begini, ingin melihat respons publik bagaimana terhadap empat kandidat itu, bukan hanya Pak Ahok," kata Ujang.

"Agar masing-masing bisa diukur."

• Ahok Jadi Kandidat Pemimpin di Ibu Kota Baru, Begini Tanggapan Sandiaga Uno

Namun, belum selesai Ujang berpendapat, Ali Ngabalin langsung menyahut.

Menurut Ali Ngabalin, Jokowi berkuasa penuh memilih sosok yang akan dijadikan bos di ibu kota baru.

"Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahan," jelas Ali Ngabalin.