Virus Corona
Sebut Pemerintah Lamban dan Terutup Tangani Corona, Pipin Sopyan: Ini Sebabkan Kemarahan Publik
Ketua Departemen Politik PKS, Pipin Sopian mengkritik pemerintah setelah Virus Corona menjangkit dua WNI asal Depok, Jawa Barat.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Ketua Departemen Politik PKS, Pipin Sopian mengkritik pemerintah setelah Virus Corona menjangkit dua WNI asal Depok, Jawa Barat.
Dilansir TribunWow.com, Pipin Sofyan menilai pemerintah bertindak lamban dan tertutup dalam mencegah tersebarnya Virus Corona di Indonesia.
Bahkan, menurutnya ada sesuatu yang ditutupi oleh pemerintah terkait wabah Virus Corona.
Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2020).
• Antisipasi Virus Corona, Ashanty Bingung Hindari Tempat Ramai: Kan Kita Semua Harus Kerja
• Indonesia Positif Virus Corona, Yabes Tanuri Ungkap Langkah Antisipasi Bali United: Sekarang Belum
Pipin menjelaskan, merebaknya Virus Corona berpengaruh pada perekonomian negara.
"Kondisi adanya Virus Corona ini menyebabkan perputaran uang ini sangat lamban," kata Pipin.
"Sebagaimana lambannya pemerintah menangani Virus Corona ini."
Terkait hal itu, Pipin pun menyinggung lambannya pemerintah melarang masuknya wisatawan asing ke Indonesia.
Menurut dia, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
"Sebagaimana pemerintah sangat lamban ketika mengeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara asing yang terkena Virus Corona dibiarkan tetap masuk ke Indonesia," kata Pipin.
Tak hanya lamban, Pipin juga menilai pemerintah tertutup menangani Virus Corona.
"Dan itu harus dimulai dari evaluasi, menyadari bahwa yang dilakukan oleh pemerintah satu lamban, dua tertutup," kata dia.
"Dua hal ini berbahaya, dua hal ini lah yang menjurus ke dua hal."

• Soroti Posisi Dansa saat Konferensi Pers soal Corona, Achmad Yurianto: Enggak Punggung-punggungan
Pipin mengungkapkan, sikap lamban dan tertutup pemerintah dalam menangani Virus Corona ini justru menimbulkan masalah baru.
Ia pun menyinggung ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah.