Pilpres 2024

Opsi Pemisahan Pilpres dan Pileg 2024 Ditolak MK, Pemilihan DPR, DPD dan Presiden Tetap Serentak

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembacaan uji materi ketentuan tentang keserentakan pemilihan umum

Opsi Pemisahan Pilpres dan Pileg 2024 Ditolak MK, Pemilihan DPR, DPD dan Presiden Tetap Serentak
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua MK Anwar Usman 

TRIBUNWOW.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembacaan uji materi ketentuan tentang keserentakan pemilihan umum.

Uji materi keserentakan pemilihan umum tersebut dimuat dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016, Rabu (26/2/2020).

Gugatan uji materi ini dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Mereka meminta supaya MK mengkategorikan pelaksanaan pemilihan umum menjadi dua, yaitu pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR dan DPD, serta pemilu lokal untuk memilih DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan kepala daerah.

Namun demikian, oleh MK, permintaan tersebut ditolak.

MK Putuskan dalam Pemilu 2024 Pemilihan Presiden Tak Bisa Dipisahkan dengan Pemilihan DPR dan DPD

Mahkamah menilai bahwa pihaknya tak punya kewenangan menentukan model atau mekanisme pelaksanaan pemilu.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Meski begitu, dalam putusan yang sama, MK juga membuat penegasan mengenai makna dari pemilu serentak itu sendiri.

Penegasan MK tersebut menutup peluang pelaksanaan pemilihan presiden dipisahkan dengan pemilihan legislatif.

1. Tak bisa dipisah

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved