Opsi Pemisahan Pilpres dan Pileg 2024 Ditolak MK, Pemilihan DPR, DPD dan Presiden Tetap Serentak

"Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial," ujar Saldi.

2. Enam model

Mahkamah menyarankan enam alternatif model pelaksaan pemilihan umum serentak.

Keenam model tersebut, meski berbeda-beda, tetapi seluruhnya menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Model pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/walikota.

Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.

• Rico Marbun Tertawa Tahu Alasan Orang Pilih Anies Baswedan di Pilpres 2024: Bukan karena Kinerja

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati/wali kota.

Terakhir, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden.

Hakim MK Saldi Isra mengatakan, pihaknya tak berwenang untuk menentukan model pemilu mana yang akan diterapkan di Indonesia.

Sebab, menurut mahkamah, hal itu menjadi kewenangan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang.

"Bahwa telah tersedia berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana dimaksud diatas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk uu untuk memutuskannya," kata dia.

3. Pemilu 5 kotak

Majelis hakim MK memutuskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD harus dilakukan secara serentak dalam satu waktu.