Terkini Internasional
Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Disebut Kesempatan Emas hingga Bahaya Virus Terorisme Baru
Di tengah ketidakpastian terkait repatriasi WNI eks ISIS, muncul kekhawatiran bahwa pemulangan mereka akan membawa 'virus terorisme' baru ke Indonesia
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
"Ini bisnis yang belum selesai, dari kakek-kakek mereka di Darul Islam, yang bermetamorfosis menjadi Jemaah Islamiyah, lalu Jamaah Ansharut Daulah (JAD)."
"Rata-rata generasi kedua dan ketiga yang meneruskan 'perjuangan'," ujarnya.
Di sisi lain, pengamat terorisme, yang juga mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, mengatakan baik anak-anak maupun orang dewasa telah terpapar radikalisme ketika mereka pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Keadaan anak-anak di sana, kata Nasir, tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak di Indonesia.
"Di sini saja (Indonesia) sudah ada penyebaran paham dari tingkat dasar. Apa lagi di sana?" ujarnya.
Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah mereka akan memprioritaskan pengembalian anak-anak.
"Koordinasi antar lembaga yang diperlukan. Indentifikasi harus jelas berapa anak-anak, orang tua, perempuan, dan laki-laki," katanya.
'Kucing atau macan'?
Menurut Nasir, jika pemerintah memutuskan mengembalikan para WNI, proses deradikalisasi harusnya dilakukan di tempat pengungsian, sebelum mereka tiba di Indonesia.
"Deradikalisasi sebaiknya tidak dibatasi di Indonesia. Sebaiknya, apapun kegiatannya, assesment, workshop, atau pencerahan, sebaiknya dilakukan di tempat pengungsian mereka," kata Nasir.
"Baru kita dapat bedakan yang murni bertobat, insaf, minta maaf ke pemerintah dan siapa yang masih keras. Sebaiknya tidak bisa dipukul rata," ujarnya.
Sementara, menurut peneliti Noor Huda, pemerintah harus mengkaji dengan jelas WNI eks ISIS yang ada beserta paham mereka.
• Tangis Anak WNI Eks ISIS yang Tak Bisa Pulang ke Indonesia: Saya Tak Tahu Ayah Membawa Kami ke Sini
"Yang penting assessment harus jelas, mana yang harus di bawa ke Densus, mana yang harus dibawa ke BNPT, atau ke (rehabilitasi) di Kementerian Sosial," ujarnya.
Ia mengatakan proses kajian ini akan memakan waktu yang lama.
"Kita ingin tahu persis mana yang 'kucing', mana yang 'macan'? Mereka juga harus dikaji ideologinya seperti apa," ujar Noor.
