Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Disebut Kesempatan Emas hingga Bahaya Virus Terorisme Baru

Ia merujuk pada kejadian di tahun 1980-an, di mana sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Darul Islam (DI) dan pecahannya pergi ke Afghanistan.

Sebelumnya, kata Noor, mereka adalah 'pemain lokal' yang menyerang polisi dan menentang Pancasila.

"Tapi ketika mereka ke Afghanistan, dan kemudian bermetamorfosa menjadi Al-Qaida, yang diserang kepentingan barat dan keahlian mereka jadi lebih OK," ujarnya.

Selain itu, Noor melihat pemerintah masih pontang-panting menangani napi terorisme yang ada di Indonesia.

Saat ini, mereka tersebar di belasan penjara di Indonesia, dan menurut Noor, BNPT memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap mereka.

Belum lagi, kata Noor, banyak penjara di Indonesia yang melebihi kapasitasnya.

"Secara kemampuan lokal, kita masih ngos-ngosan, apalagi di tambah 600 (eks ISIS) itu."

Hal ini, ujar Noor, harus dipertimbangkan pemerintah sebelum memutuskan apakah mereka akan mengembalikan para WNI itu.

Haruskah anak-anak jadi prioritas?

Menurut Noor, yang harus jadi prioritas pemulangan adalah korban, yakni anak-anak.

"Kalau perempuan belum tentu mereka korban. Tapi anak, kalau anaknya umurnya setahun, misalnya, dan ibunya dipisahkan, ini psikologisnya gimana? Ini memang permasalahan super kompleks," kata Noor.

Ia menambahkan, memilih WNI prioritas bisa jadi tidak mudah.

"Kalau pilih-pilih begitu (siapa WNI yang akan direpatriasi), Rojava (tempat sejumlah WNI eks ISIS bernaung), juga nggak mau. Enak saja cherry-picking," ujarnya.

Sementara itu, ia sepakat dengan pengamat teroris Sidney Jones bahwa anak-anak yang ditinggalkan di Suriah dan besar di sana bisa jadi radikal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di masa depan.

Hal itu, katanya terlihat dari gerakan terorisme di Indonesia sekarang.