Terkini Nasional
Ekonom Faisal Basri Sebut Rezim Makin Busuk, Rocky Gerung Samakan Istana dengan Virus Corona
Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan bahwa rezim semakin busuk. Begini tanggapan pengamat politik Rocky Gerung.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut buruh, lingkungan, dan Pemda," ungkap Faisal Basri.
Faisal Basri mengatakan, demi memuluskan Omnibus Law ini parlemen juga harus diamakankan dengan mengajak hampir semua partai bergabung.
"Kemudian, disadari ini harus dilakukan segera macem-macem, diamankanlah parlemen, maka hampir semua partai masuk ke pemerintahan, 74 persen kursi parlemen secara otomatis dikuasai oleh pemerintah begitu," lanjutnya.
Termasuk Prabowo Subianto diajak berkoalisi agar tidak menghambat kebijakan pemerintah.
• Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK
"Pak Prabowo juga diajak, pokoknya sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu," kata Faisal Basri.
Meski demikian, Faisal Basri mengatakan bahwa buruh nanti akan melawan hingga muncul gerakan separatisme-separatisme yang baru.
"Tapi mereka lupa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi, menurut saya ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, akan muncul separatisme baru," ujar Faisal Basri.
Lalu, ia meniai pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya dalam kasus Jiwasraya.
Padahal, sudah ada undang-undang untuk melindungi para nasabah asuransi.
"Justru tugas azali negara melindungi rakyatnya tidak dilaksanakan hingga munculah kasus Jiwasraya."
"Karena negara abai, negara diamanatkan oleh negara dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 yang ditandantangani oleh Presiden SBY 17 Oktober 2014 mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun setelah Undang-Undang ini ada itu wajib ada yang namanya penjaminan police asuransi sehingga kalau ada apa-apa rakyat bisa terlindungi," jelas Faisal Basri.
Sehingga, pemerintah dianggap tidak peduli dengan nasib para nasabah.
"Nah ini harusnya kan sudah ada 2017 ini sudah 2020 jadi pemerintah ini abai, saya tidak tahu pemerintah abai."
"Konsekuensinya apa harus ada konsekuensinya dong," ungkapnya.
Ia menuturkan, kasus Jiwasraya ini lebih besar dari kasus Century.
"Pemerintah ini sudah diingatkan oleh BPK tentang pentingnya undang-undang ini, ini yang harus diingat lebih besar jauh dari khusus Century," lanjutnya.
