Didebat Teddy Gusnaidi, Nasir Djamil Sebut Menteri Jokowi Tak Greget: Masyarakat Tidak Aman

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil dengan Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi soal 100 hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Maruf Amin.

Hal itu terjadi dalam acara Dua Sisi Tv One pada Kamis (30/1/2020).

Nasir Djamil menilai, menteri Jokowi kurang greget dan tidak sesuai harapan.

• 100 Hari Kerja Jokowi, Fahri Hamzah Puji Presiden dan Anggap Prabowo Diistimewakan: Spektakuler

"Kalau dalam pandangan kami, enggak ada gregetnya, kenapa? Bisa jadi ya pembantu-pembantu yang dipilih oleh Presiden Jokowi dan wakil Presiden waktu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kritik Nasir.

Menurutnya, ada beberapa menteri yang tidak fokus bekerja.

"Jadi kadang-kadang menteri yang apa istilahnya, tidak fokus dengan apa yang menjadi tugasnya itu yang barangkali harus dicatat oleh presiden dan wakil presiden terkait dengan para pembantunya," lanjut Nasir.

Kemudian, Teddy bertanya apa standar greget tidaknya menteri Jokowi.

"Ya ga, harus jelas dulu ni standarnya apa, enggak gregetnya itu apa jangan semuanya selalu bilang oh enggak greget, Pak Jokowi tidak kerja, Pak Jokowi tidak begini, kemiskinan naik segala macam," tanya Teddy.

Lalu, Nasir menjawab bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Hal itu didasarkan laporan dari Komnas HAM yang menyebut banyakanya kasus yang belum selesai.

• Mengaku Sedang Bantu Jokowi, Fahri Hamzah Singgung Prabowo Masuk Kabinet: Tapi Naratifnya Kacau

"Kan tadi Tisa tanya soal penegakan hukum, soal HAM," ungkap Nasir.

"Apa HAM yang tidak Pak Jokowi lakukan," tanya Teddy.

"Ya coba lihat laporan Komnas HAM, 2018, 2019, 2017 coba lihat bagaimana proyek infrastruktur justru melanggara Hak Asasi Masyarakat, belum lagi pada masyarakat adat, belum lagi penegakkan hukum, ya kita lihat bagaimana potret penegakan hukum," jawab Nasir.

Sehingga, Nasir menilai sebagian masyarakat Indonesia kini tidak merasa aman.

"Adanya tragedi keadilan di tengah-tengah masyarakat."

"Hukum itu kan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, nah masyarakat sebagian besar merasa tidak aman, itulah yang kemudian menurut kami itu harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi," jelas Nasir.

Lalu, Teddy menantang Nasir menyebut kasus apa yang tidak ditangani Jokowi.

Saat disinggung Kasus Munir, Teddy lantas menjelaskan bahwa Jokowi sudah menangani kasus itu.

Namun, dokumen kasus Munir hilang saat ditanyakan pada Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

• 100 Hari Jokowi-Maruf Amin, Fahri Hamzah Nilai Presiden Kesepian: Pak Jokowi Kurang Teman Berpikir

"Hukum dan HAM apa yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Yang sudah dilakukan, ayok apa yang mau kita bicarakan mengenai Munir."

"Apa yang terjadi dengan kasus Munir, sampai dua tahun dan tiga tahun lalu ITU Pak Jokowi dan tim sudah meminta Pak SBY untuk mana mengeluarkan ada dokumen yang memang tidak ada."

"Yang hilang, sampai detik ini dokumennya tidak pernah ada apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi," jelas Teddy.

Teddy mengatakan, dokumen itu pernah ada namun justru hilang saat akan diurus Jokowi.

Sehingga, penanganan Kasus Munir tengah menemui kendala.

"Sedangkan, dulu dokumen itu sudah pernah ada jadi contoh apa lagi orang selalu teriak Munir, Pak Jokowi tidak bisa selesaikan Kasus Munir, Pak Jokowi sudah lakukan, tapi ada kendala di situ, terus apa lagi," tegasnya.

• Debat dengan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman, Ketua YLBHI Kritik Apa Hebatnya Beri Sertifikat Tanah

Lihat videonya mulai menit ke-7:40:

Tanggapan Fadjroel Rachman Pemerintah Jokowi Diberi Rapor Merah

 Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Fadjroel Rachman menanggapi soal rapor merah yang diberikan para aktivis terkait penegakan hukum di Indonesia.

Rapor merah itu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati pada acara Satu Meja Kompas TV pada Kamis (31/1/2020).

Fadjroel Rachman menegaskan, semua orang yang terlibat kasus hukum akan diadili.

• Ragukan Penegakan Hukum Era Jokowi, Said Didu Singgung Dewi Tanjung hingga Ade Armando: Dia Itu Apa?

Dikatakan, tidak ada satu pun orang yang bisa kebal hukum.

"Terkait dengan apa kasus penangkapan itu juga sudah diselesaikan melalui penegakan hukum, tegas lah bahwa kita ingin mengatakan tidak ada seorang pun di negeri ini yang berada di atas hukum."

"Semuanya bermuara ke pengadilan sesuai dengan prosedur penegakkan hukum," ungkap Fadjroel Rachman.

Selain itu, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa ketegasan menangani hukum juga telah diungkapkan oleh Jokowi.

"Itu kita tegas, kalau terjadi apa-apa dengan masalah itu mohon diselesaikan secara hukum dan Presiden Jokowi tegas sekali mengatakan, kita menghormati konstitusi, menghormati semua peraturan perundang-undangan."

"Negara ini bukan negara kekuasaan, ini negara hukum, dan kita bersama," katanya.

• Arti 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf Amin di Mata Rocky Gerung: Menghitung Kebohongan Baru

Lalu, Fadjroel menyinggung masalah-masalah hukum yang terjadi di masa orde baru.

Fadjroel mengatakan, dirinya juga bagian dari korban orde baru.

Sehingga sekarang, ia berkomitmen tak akan mengulangi masalah yang terjadi pada masa orde baru.

"Saya kan sebagian kita mungkin korban dari masa orde baru dan tahu bagaimana itu terjadi seperti yang dijelaskan tadi."

"Dan saya tidak mungkin mengulangi apa yang terjadi di masa orde baru ketika berada bersama dengan Pak Jokowi," tegasnya.

Lihat videonya mulai menit ke 2.15:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)