Terkini Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahri Hamzah Nilai Presiden Kesepian: Pak Jokowi Kurang Teman Berpikir
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai orang di lingkaran istana tidak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi dan menilai Jokowi mengalami kesepian.
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berjalan 100 hari sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.
Mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah menilai orang di lingkaran Istana Kepresidenan tidak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi.
Bahkan, Jokowi dinilai mengalami kesepian meski menjadi orang nomor satu di republik ini.
• Debat dengan Jubir Jokowi Fadjroel Rachman, Ketua YLBHI Kritik Apa Hebatnya Beri Sertifikat Tanah
"Menurut saya Pak Jokowi kurang teman berpikir," ujar Fahri, dilansir kanal YouTube KompasTV, Kamis (30/1/2020).
"Pemimpin Indonesia di sekitarnya itu disergap oleh kultur feodal," sambungnya.
Menurut Fahri, dilihat dari hal itu dirinya menganggap Presiden Jokowi kesepian.
Fahri melalui pandangannya melihat Jokowi merupakan orang yang sangat independen.
"Ada orang yang kita anggap sangat dekat dengan dia (Jokowi) pada periode yang lalu, dia tendang begitu aja dengan sangat ringannya," terang Fahri.
Karena hal itu, Fahri kembali menegaskan sosok Jokowi ini kesepian.
Ia pun menyarankan anak-anak muda seperti Fadjroel Rachman bisa menjadi teman berdebat Jokowi.
• Diberi Rapor Merah, Jubir Presiden: Bersama Jokowi, Saya Tak akan Ulangi Hal di Masa Orde Baru
"Yang milenial-milenial ini dugaan saya agak gugup di depan Presiden," tegas Fahri Hamzah.
Masa pemerintahan Jokowi bersama Maruf Amin sudah memasuki 100 hari pada 30 Januari 2020.
Jelang 100 hari, banyak gebrakan ataupun kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian publik.
Gebrakan Presiden Jokowi beberapa diantaranya yakni terkait pengangkatan para milenial yang menduduki posisi menteri, wakil menteri dan stafsus milenial di Kabinet Indonesia Maju.
Tak hanya itu, Jokowi juga telah mengeluarkan konsep yang bernama omnibus law.