Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dicecar 24 Pertanyaan

TRIBUNWOW.COM -  Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merampungkan pemeriksaannya, Jumat (24/1/2020) ini.

Hasto diperiksa untuk tersangka Saeful Bahri dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

Diperiksa selama 6 jam, Hasto yang keluar dari gedung komisi antikorupsi pukul 15.10 WIB mengaku dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

• ICW Laporkan Yasonna Laoly, Tim Hukum PDIP Minta Simpati Rakyat: Pemenang Pemilu Dibuat Babak Belur

"Jadi ada sekitar 24 pertanyaan termasuk biodata," ucap Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Sudah saya jawab dan segala sesuatunya sudah saya tempuh termasuk menandatangani berita acara di dalam pemberian keterangan sebagai saksi."

Satu di antara pertanyaan yang ditelisik KPK terhadap Hasto yakni terkait keputusan PDIP memilih Harun Masiku sebagai Anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia.

Hasto mengaku telah menjelaskan kronologis penunjukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas ke penyidik KPK.

"Ya ada pertanyaan itu, saya jelaskan seluruh aspek kronologisnya mengapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazarudin Kiemas."

"Karena itu adalah sebagai bagian dari kedaulatan partai politik dan ada presedennya untuk itu," ungkap dia.

PDIP memutuskan melimpahkan suara Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia ke Harun Masiku.

Almarhum Nazarudin Kiemas merupakan peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 dan mendapatkan kursi di DPR.

Namun, Nazarudin meninggal sebelum menjabat sebagai anggota DPR.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa caleg asal PDIP Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

• Soal Harun Masiku, Politisi PDIP Jawab Tuntutan Mundur pada Yasonna Laoly: Pola Pikirnya dari Mana?

Sebab, Rieky merupakan peraih suara tertinggi kedua setelah Nazarudin di Dapil Sumsel 1.

Keputusan KPU berbeda dengan PDIP yang menginginkan Harun sebagai pengganti Nazarudin.