Revitalisasi Monas Tuai Kritikan di Medsos, Anies Baswedan: Itu Ramai di Twitter Saja

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar warganet terkait proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dilansir TribunWow.com, Anies enggan berkomentar banyak terkait protes warganet tersebut.

Ia mengatakan penebangan ratusan pohon di kawasan Monas hanya ramai di media sosial Twitter.

• Hotman Paris Sindir Anies Baswedan soal Banjir di Jakarta: Di Komplek Gue Semuanya Batu Semen

"Itu 'kan ramai di Twitter saja," kata Anies Baswedan, dikutip dari TribunJakarta.com, Rabu (22/1/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menolak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana revitalisasi Monas.

"Nanti Kepala Dinas Citata saja yang menjelaskan," kata Anies.

Untuk diketahui, sejumlah 190 pohon di sisi selatan Monas dikorbankan untuk proyek revitalisasi.

Penebangan pohon tersebut menuai polemik dari sejumlah kalangan, baik masyarakat mau pun anggota dewan.

Saat ini terungkap pula fakta kontraktor revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara, ternyata menggunakan jasa penyewaan alamat kantor untuk memuluskan langkahnya memenangkan tender.

• Cawagub DKI Tuai Polemik, Pendamping untuk Anies Baswedan Disebut Bisa Berpotensi Jadi Wapres

Ramai di Twitter

Tagar #StopRevitalisasiMonas menjadi satu di antara trending topic di media sosial Twitter.

Sampai Kamis (23/1/2020) siang, tagar tersebut masih termasuk dalam urutan 10 teratas trending topic di Indonesia.

Sejumlah warganet mengungkapkan kekesalan mereka terhadap proyek revitalisasi yang diputuskan Anies.

"Tak Izin Setneg, Anies Langgar Keppres no 25 Th 1995 Soal Tata Ruang Monas. Sungguh tragis nasib Ibu Kota. @aniesbaswedan salah satu Gubernur yang tidak tahu aturan. Sebaiknya Gubernur DKI Jakarta segera dipecat sebelum Tugu Monas ditebang. #StopRevitalisasiMonas," cuit akun @RizmaWidiono pada Kamis (23/1/2020).

"Monumen Nasional (Monas) berikut kawasannya dibangun mulai 1961, usianya lebih dari 50 tahun dan dengan usia lebih 50 tahun, Monas telah masuk dalam kategori cagar budaya skala nasional serta sebagai tempat yang menjadi kebanggaan Ibu Kota NKRI. #StopRevitalisasiMonas," tulis akun @rubiavianto pada Kamis (23/1/2020).

"Ketua DPR Puan Maharani meminta jangan ubah monas tapi kembalikan Monas seperti aslinya karena harus dijaga Monas sebagai icon penting dari Republik Indonesia bukan DKI saja #StopRevitalisasiMonas," tulis akun @jr_kw19 pada Kamis (23/1/2020).

• Diusung Dampingi Anies Baswedan di DKI, Nurmansjah Lubis: Kapan Lagi Tukang Kopi Jadi Wagub?

Tidak Berizin

Dikutip dari Kompas.com, revitaliasi kawasan Monas belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah dan belum melalui tahapan yang ditentukan.

Menurut Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, keberadaan Komisi Pengarah telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Komisi Pengarah terdiri dari tujuh instansi dan dikepalai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat sebagai sekretaris.

Menurut Setya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas.

"Nah, tugas pengarah itu memberikan pendapat dan pengarahan terhadap Badan Pelaksana. Tugasnya memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka. Kemudian melakukan pengendalian," kata Setya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Setelah permohonan izin diajukan, Komisi Pengawas akan memberikan masukan.

Selain itu, karena Monas adalah salah satu objek penting di wilayah ibu kota, berbagai kementerian dan lembaga seharusnya memberikan pendapat.

"Jadi ini pendapat kolektif, ya. Karena 'kan dalam Komisi Pengarah semua sektor ada di sana ya, PU ada, Kementerian Lingkungan Hidup, jadi terkait penebangan pohon harusnya lingkungan hidup," jelasnya.

"Terkait historikal dari Monas, harusnya ada LSP-P3 dan Kebudayaan, akses transportasi ada Kementerian Perhubungan di sana, ada Kementerian Pariwisata juga dari sisi itu," lanjut Setya.

• Unggah Video Komitmen Setia Anies-Sandiaga ke Prabowo, Hotman Paris: Kita Lihat Janji Ini 2024

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan semua anggota setuju, surat izin baru dapat diterbitkan.

Izin pelaksanaan umumnya disertai dengan rekomendasi dan pelaksanaan dari masing-masing anggota Komisi Pengarah.

"Jadi Komisi Pengarah ini enggak tahu kalau tiba-tiba kemudian dilaksanakan (revitalisasi), itu enggak tahu. Kemudian rame, tiba-tiba rame di media bahwa sudah mulai pelaksanaan, sudah mulai penebangan pohon, Komisi Pengarah tidak tahu," kata Setya.

Setya menyebutkan Komisi Pengarah secara internal akan membicarakan proyek revitalisasi Monas yang sudah dikerjakan meskipun belum mendapat izin.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)