Soal Toa Rp 4 M untuk Banjir, PSI Sindir Prioritas Anies Baswedan: Pencegahan Dulu Diselesaikan

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anthony Winza menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin menambah perangkat pengeras suara atau toa untuk peringatan dini banjir.

Ia menyebut Pemprov keliru dalam menentukan prioritas kerja yang seharusnya mengutamakan pencegahan banjir ketimbang peringatan dini.

Dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Kompastv, Kamis (16/1/2020), mulanya Anthony menjelaskan bahwa peristiwa banjir bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah.

• Pendemo Anies Baswedan Dituding Dapat Bayaran, Dewi Tanjung: Kami Tak Punya Dana

"Begini, kalau misalnya kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya ke peringatan dini, berarti seakan-akan ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, jadi perlu diperingati," katanya.

Anthony mengatakan pemerintah seharusnya lebih berfokus kepada pencegahan banjir.

Ia kemudian mengatakan peringatan dini lebih cocok diterapkan pada bencana-bencana yang tidak bisa dicegah seperti gempa bumi.

"Masalahnya adalah kita harus ada pencegahan bukan cuma peringatan," ujar Anthony.

"Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan."

"Kecuali kalau untuk bencana-bencana alam yang mungkin tidak bisa dimitigasi, tidak bisa di-forecast (ramal), seperti gempa bumi, itu cukup sulit," tambahnya.

Anthony lanjut menyoroti prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya tak patut bagi Pemprov DKI membicarakan peringatan dini selama masalah pencegahan banjir belum terselesaikan.

"Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah, masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini, ada enggak yang sudah dikerjakan," paparnya.

"Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan-akan masalah pencegahannya itu sudah beres, lalu kita mulai masuk ke masalah peringatan dini, pencegahannya dulu diselesaikan."

"Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan yang seakan-akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," tandasnya.

Rencana Beli 6 Set Toa

Sebelumnya diberitakan, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk
memperkuat sistem peringatan dini.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (16/1/2020), Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Ridwan menjelaskan, pengeras suara yang memiliki nama Disaster Warning System (DWS) nantinya akan tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Ia mengatakan alat ini diperlukan agar informasi dapat tersampaikan ke warga dengan baik.

"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Ridwan mengatakan alat-alat tersebut nantinya akan dipasang di daerah-daerah rawan banjir.

"Nantinya akan dipasang di Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan," katanya.

Pengeras suara atau toa tersebut nantinya akan menggunakan dana sebesar Rp 4 miliar yang berasal dari APBD 2020.

• Bela Anies Baswedan soal Banjir Jakarta, Fahira Idris Singgung Gubernur Terdahulu dan Tito Karnavian

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

Fahira Idris Sebut Protes Penurunan Anies Baswedan Norak

Anggota DPD RI Fahira Idris menanggapi soal munculnya protes penurunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena masalah banjir di Jakarta.

Ia mengatakan aksi protes tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan keluhan soal masalah banjir di Jakarta.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Fahira mengatakan apa yang dilakukan oleh pihak yang memprotes Anies sebagai aksi berlebihan.

• Jubir Korban Banjir Azas Tigor Jawab Kenapa Hanya Gugat Anies Baswedan: Bukan Masalah Penyebab

Ia menyindir aksi protes tersebut sebagai sesuatu yang norak dan berindikasi makar.

"Saya merasa apa yang mereka lakukan terlalu berlebihan, apalagi isunya sudah ingin menurunkan gubernur," kata Fahira di acara 'KABAR PETANG' tvOneNews, Selasa (14/1/2020).

"Menurut saya itu aksinya norak, makar, tidak sesuai. Kalau misalnya menyampaikan aspirasi mengenai keluhan banjir tidak ada masalah," tambahnya.

Fahira mengatakan aksi penurunan Anies tidak bisa dibenarkan.

"Tapi kenapa menjadi berlebih-lebihan hingga ingin menurunkan Anies Baswedan, dan hari ini massa mereka sangat sedikit sekali, dan massa pendukung Anies Baswedan Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini," paparnya.

Fahira Idris lalu membahas soal gugatan korban banjir Jakarta terhadap kelalaian Anies dalam menanggulangi banjir.

• Warga Tuntut Anies Baswedan Mundur dari Gubernur, DPRD DKI Jakarta: Kalau Melengserkan, Kurang Tepat

Menurut Fahira, hal tersebut sudah benar dan sesuai prosedur yang ada.

"Sudah ada yang melaksanakan class action, menurut saya itu sudah baik," kata Fahira.

"Tapi aksi menurunkan Anies Baswedan ini lah yang menurut saya tidak tepat."

"Jadi bukan caranya menurunkan Pak Anies Baswedan, tapi kalau mau menyampaikan aspirasi tentang keluhan banjir, silahkan tidak ada yang menolak soal itu," imbuhnya.

Fahira tidak mempermasalahkan apabila warga melakukan gugatan karena permasalahan banjir.

Namun Fahira mengakui ia tidak setuju apabila Anies diprotes untuk mundur dari jabatannya.

"Yang membuat kami berang, khawatir dan sebagainya adalah isunya mereka ingin menurunkan Anies Baswedan," katanya.

• Pakar Komunikasi Ade Armando Nilai Pemerintahan Anies Baswedan Buruk: Ini Politis, Tak Usah Dibantah

Fahira kembali menyindir protes penurunan Anies sebagai sesuatu yang norak.

"Di bagian yang ingin menurunkan Anies Baswedan," ujarnya.

"Itu saja menurut saya, terlalu berlebihan lah kalau untuk urusan banjir seperti itu."

"Ingin menurunkan gubernur, enggak tepat sama sekali," tandasnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

(TribunWow.com/Anung Malik)