Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Kritik Masinton yang Minta Jangan Bawa PDIP soal Harun Masiku, Haris Azhar: Partainya Sudah Jelas
Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menyampaikan kritiknya pada Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menyampaikan kritiknya pada Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.
Hal itu diungkapkan oleh Haris Azhar ketika menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (15/1/2020).
Haris Azhar mulanya menilai bahwa situasi KPK yang gagal menggeledah Kantor DPP PDIP seperti kasus lebih dahulu mana ayam atau telur.
• Debat dengan Masinton soal Penyidik KPK Disandera Oknum Polisi, Saor Siagian: Heh Kau yang Konyol
Pertanyaan itu sama membingungkannya dengan situasi saat ini.
"Situasi hari ini kan sebenarnya kayak Chicken and Egg, ayam dan telur ya," kata Haris Azhar.
Lantas, ia mengkritik Masinton Pasaribu yang berulang kali meminta agar semua pihak tidak menyangkutkan kasus suap Harun Masiku dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikaitkan dengan PDIP.
Sedangkan, Harun Masiku sendiri merupakan Politikus PDIP.
"Chicken and Egg ini untuk menggambarkan situasi kalau posisinya Pak Masinton jangan bawa-bawa PDIP, tapi ya publik hari ini dan benih-benih peristiwa ini sudah melihat ke PDIP."
"Melihat ke PDIP karena si Harun itu meskipun awalnya di Demokrat terus ke PDIP jadi ada gambaran partainya sudah jelas sekali ada di situ," jelasnya.
Haris Azhar menegaskan bahwa hukum itu bukan sekedar undang-undang, melainkan adapula persepsi publik.
Persepsi publik kini mengarah khusus pada KPU dan PDIP.
"Dan sekali lagi saya akan mengambil posisi yang lebih filosofis bahwa hukum itu bukan sekedar undang-undang."
"Jadi ada hukum yang hidup di publik dan masyarakat melihat itu, dan menginstruksikan membangun konstruksi sebagai hukum, dan mereka menghukum itu soal KPU dan PDIP," ucapnya.
• Bantah Dewas Menghalangi Kinerja KPK, Tumpak Panggabean: Jangan Tanya Sudah Mengeluarkan Izin
Haris Azhar lalu menyinggung soal Revisi Undang-undang KPK yang sebelumnya dibuat oleh para anggota partai politik.
Namun, anggota dari partai politiklah yang justru kini tersandung dalam praktek korupsi.
