Kritik Masinton yang Minta Jangan Bawa PDIP soal Harun Masiku, Haris Azhar: Partainya Sudah Jelas

"Komisioner KPK hari ini dan juga revisi undang-undangnya 19 19, nomor 19 tahun 2019 itu dilahirkan oleh para-para partai politik."

"Dan dilalah (kebetulan) tindakan itu membuka tahun dengan melihat pada praktek korupsi yang melibatkan partai politik," katanya.

Meski sudah diusahakan seobjektif mungkin bahwa bukan PDIP yang melakukan tindak kasus suap itu, namun kasus tersebut nyatanya melibatkan KPU.

"Kalaupun kita mau menetralisir ini bukan PDIP tetapi Wahyu itu orang KPU, KPU enggak ngurusin harga beras yang ada di Pasar Induk Cipinang, KPU enggak ngurusin soal-soal di perbatasan, KPU ngurusin soal proses politik, kontestanya adalah partai politik," kata Haris Azhar.

• Saor Siagian dan Masinton Saling Bentak saat Bahas KPK di ILC, Irmanputra Siddin sampai Ikut Melerai

Sehingga menurutnya, masalah yang kini melibatkan KPK, KPU, dan partai politik itu membingungkan.

Ketidakjelasan inilah yang sebelumnya sudah dikritik oleh orang banyak agar Revisi Undang-undang KPK dibatalkan.

"Jadi menurut saya inilah siklus ketidak jelasan yang dulu banyak dikritik bukan hanya oleh Uceng atau Donal, tapi dikritik banyak orang," kata Haris Azhar.

Lihat videonya mulai menit menit awal:

Profil Harun Masiku, Politikus PDIP yang Terlibat Kasus Suap PAW

Publik tengah dihebohkan dengan kasus suap yang melibatkan Politikus PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Berbeda dengan Wahyu Setiawan yang sudah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Harun Masiku justru berhasil kabur.

Harun Masiku dikabarkan melarikan diri ke Singapura hingga kini menjadi buronan.

Lalu siapa sebenarnya sosok Harun Masiku?

• Masinton Pasaribu Pertanyakan Kertas yang Dibawa KPK ke Kantor DPP PDIP: Bisa Saja Bungkus Cabe