PDIP-Gerindra Beda Pendapat soal Bentuk Pansus atau Panja Jiwasraya, Andre Rosiade: Ada yang Nangis

Lain halnya di pansus, pembahasan dilakukan lintas komisi, misalnya pokja Kesehatan dan pokja Ekonomi.

Deddy berpendapat agar kasus hukum Jiwasraya diprioritaskan.

"Yang pertama, karena kasus hukumnya sudah sedemikian advance, sedemikian maju. Jadi kita berharap agar penyelesaian kasus hukumnya dulu dikedepankan," kata Deddy Sitorus dalam acara yang sama.

"Kenapa kita tidak setuju pansus yang diutamakan dulu? Karena supaya tidak mengganggu proses hukum ini," jelasnya.

Menurut Deddy, berdasarkan pembentukan pansus di kasus-kasus sebelumnya, prioritas akan lebih difokuskan dalam pansus.

Hal ini dikhawatirkan akan menyulitkan aparat hukum, kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian.

• Kejagung dan BPK Sepakat Ungkap Kelanjutan Skandal Jiwasraya di Bulan Maret, Ini Alasannya

Maka dari itu, Deddy berpendapat lebih baik dibuat panja.

"Panja itu 'kan lebih teknis. Proses pengawasan segala bisa di sana," lanjutnya.

Selain itu, menurut Deddy kerugian yang dapat dihitung saat ini belum termasuk kerugian negara.

Ia juga khawatir nanti akan timbul ekses investasi terkait upaya penyelamatan Jiwasraya oleh Kementerian BUMN.

"Misalkan sekarang ada tiga investor yang sekarang sedang bidding (penawaran)," kata Deddy.

"Jangan sampai justru karena pansus gaduh, akhirnya kabur merugikan nasabah. Lalu proses holdingisasi,"

"Jadi kita berharap agar bersabar dulu, karena kalau untuk pengawasannya, ada panja dulu yang bisa kita kedepankan atau kalau memang tidak puas, pansus yang terbatas. Komisi VI dan Komisi XI, gitu," jelas Deddy.

Lihat videonya dari awal:

• Hasil Audit BPK Keluar, Arya Sinulingga Minta Kasus Jiwasraya Tak Dikaitkan dengan Unsur Politik

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)