Sela Jubir KPK, Masinton Pasaribu Ungkap Keadaan saat KPK akan Geledah Kantor PDIP: Keburu Kabur

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu kecewa dengan penggeledahan Kantor DPP PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan itu terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan Politisi PDIP, Harun Masiku.

Kekecewaan Masinton Pasaribu itu diungkapkan di depan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri yang tersambung melalui sambungan telepon acara Apa Kabar Indonesia Malam tv One pada Minggu (12/1/2020).

• Kasus Suap yang Terjaring KPK Libatkan Politisi PDIP dan KPU, Hasto: PDIP Jadi Korban Framing

Masinton Pasaribu mulanya menceritakan keadaan saat tim lapangan KPK akan menggeledah Kantor DPP PDIP.

Menurut penjaga Kantor DPP, tim lapangan KPK tidak mau menunjukkan surat tugas penyelidikan KPK.

"Mas sebentar saya sela, ketika itu petugas kami minta dibacakan dan ditunjukkan surat tugas yah."

"Petugas tim di lapangan itu tidak mampu menunjukkan, bahkan ketika saya bilang ke petugas PDI Perjuangan yang menjaga kantor minta surat dari petugas penyelidik KPK,"

"Minta dibacakan, tidak mau ditunjukkan. Tidak mampu," cerita Masinton.

Bahkan, Masinton mengatakan petugas KPK tersebut langsung pergi ketika dirinya bergegas menuju Kantor DPP PDIP.

"Bahkan saya mau datang ke sana keburu kabur itu penyelidik KPK," katanya.

• Soal Kantor DPP PDIP yang Gagal Digeledah KPK, Masinton Pasaribu Beri Ancaman pada Tim Penggeledah

Sehingga, Masinton menyinggung sekat-sekat kelompok di dalam tubuh KPK yang hingga kini belum bisa diatasi.

"Itu artinya apa Mas, jangan dihilangkan deh bahwa geng di dalam antar penyelidik dan penyidik KPK belum mampu dikonsolidir oleh pimpinan yang sekarang karena memang baru dilantik," ucap dia.

Lalu, sambil menunjukkan sebuah surat di dalam layar gadgetnya, Masinton mengatakan bahwa tim yang akan menggeledah Kantor DPP PDIP ini sering berbuat illegal.

"Jadi ini tim yang bergerak yang diberikan surat tugas sejak bulan berapa ini, bulan Desember ini kan ada surat tugasnya ini yang bulan Desember sebelum pimpinan KPK ini dilantik,"

"Dan inilah yang bertindak semaunya, inilah yang membuat kredibilitas penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK selama ini diragukan oleh publik," ungkap Masinton.

Sehingga, Masinton menilai tim tersebut harus segera ditertibkan.

"Banyak bertindak di luar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tim inilah yang harus ditertibkan," tegasnya.

• Tak Terima KPK Datangi Kantor PDIP soal Suap PAW, Masinton Pasaribu Singgung Geng-gengan di KPK

Lihat videonya mulai menit ke-15:55:

Komentar Abraham Samad soal Penggeledahan Kantor DPP PDIP

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Diketahui, Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Kasus tersebut juga menyeret nama politisi PDIP Harun Masiku yang kini tengah jadi buronan KPK.

• Siap Datang jika Dipanggil KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Bagian dari Tanggung Jawab Negara

• Soal Wahyu Setiawan dan Sekjen PDIP yang Diperiksa KPK, Ahli Hukum Singgung Pergantian Antarwaktu

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Abraham Samad bahkan menuliskan cuitannya melalui akun Twitter @AbrSamad, Minggu (12/1/2020).

Ia menyoroti lamanya rentang waktu antara OTT dengan penggeledahan kantor DPP PDIP.

Dikabarkan, KPK akan melakukan penggeledahan kantor DPP PDIP pada beberapa hari ke depan.

Hal itu disebabkan karena KPK perlu menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) terlebih dulu.

Terkait hal itu. Abraham Samad pun menuliskan komentarnya.

Melalui akun Twitter-nya, Abraham Samad menilai hal ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah KPK.

"Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari2 pasca OTT," tulis Abraham Samad.

Tak hanya itu, Abraham Samad juga menganggap ada yang janggal terhadap izin penggeledahan yang diberikan Dewas KPK.

Menurutnya, OTT dan penggeledahan perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Namun, untuk kasus ini yang terjadi justru sebaliknya.

"Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat2nya.

Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya. *ABAM," tulisnya.

Melalui akun Twitter-nya, Abraham Samad kembali menuliskan cuitan.

Ia menganggap OTT yang tak disertai penggeledahan justru bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Abraham Samad menilai lamanya jarak waktu antara OTT dan penggeledahan memungkinkan pihak terkait untuk menghilangkan barang bukti.

"OTT yg tdk disertai penggeledahan pada waktunya, tdk saja menyimpang dari SOP, tp membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain.

Ini sama dgn memberi waktu pelaku kejahatan buat hilangkan jejak. *ABAM," tulis Abraham Samad.

• Hasto Kristiyanto Ungkap Pembelaan soal Suap Wahyu Setiawan: Klaim Korban hingga Sebut Aspek Legal

Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (13/10/2020) Abraham Samad mengakui isi cuitan terkait OTT dan penggeledahan tersebut. (TribunWow.com/Mariah Gipty/Jayanti Tri Utami)