Jadi Tersangka Kasus Suap, Inilah Profil Harun Masiku, Disebut Hasto sebagai 'Sosok yang Bersih'

"Dia sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik track record-nya," kata Hasto, Kamis (9/1/2020).

Hasto menjelaskan partai memiliki kewenangan untuk menentukan pengganti caleg yang tidak dapat melanjutkan jabatannya.

"Proses penggantian itu kan ada keputusan dari Mahkamah Agung. Ketika seorang caleg meninggal dunia, karena peserta pemilu adalah partai politik, maka putusan MA menyerahkan hal tersebut (pengganti) kepada partai," jelas Hasto.

Meskipun demikian, KPU akhirnya menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin sebagai pemeroleh suara terbanyak kedua.

• Hasto Kristiyanto Jawab soal Hubungannya dengan Harun Masiku yang Turut Terjaring OTT KPK dengan WS

PDIP Belum Memberikan Statement

Ketua Bidang Hukum Keanggotaan dan Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sukur Nababan, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Hal tersebut dikatakannya untuk menanggapi pemeriksaan Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/1/2020).

Awalnya, Sukur mengatakan saat ini belum dapat memberikan komentar apapun karena masih menunggu proses hukum berjalan.

• Hasto Kristiyanto Jawab soal Hubungannya dengan Harun Masiku yang Turut Terjaring OTT KPK dengan WS

"Saya pikir kami belum bisa memberikan sebuah statement karena kita menghormati hukum. Kita menghormati proses," kata Sukur Nababan dalam tayangan iNews Prime, Jumat (10/1/2020).

Sukur menambahkan saat ini partai sedang sibuk dengan perayaan hari ulang tahun PDIP ke-47 dan rapat kerja nasional.

"Saat ini kita fokus melakukan konsolidasi terkait dengan HUT PDIP ke-47 dan Rakernas. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang terjadi tentu kita akan respons," jelasnya.

Ia menegaskan PDIP akan selalu menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Tetapi sampai saat ini kita hormati proses hukum yang berlangsung," tegasnya.

Mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) yang dipermasalahkan dalam kasus suap, Sukur menyebutkan sudah ada proses PAW di dalam partai dimulai dari anggota sampai rapat di tingkat pusat.

"Setiap persoalan kepartaian, kita melalui proses mulai mendengar dari bawah. Terus kemudian segala sesuatunya kita putuskan di rapat pleno di dewan pimpinan pusat," kata Sukur.