Para Menteri Beda Sikap soal Klaim China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar

Oleh karenanya, Retno meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.

• Beda Reaksi Prabowo, Mahfud MD, Susi Pudjiastuti, hingga Retno Marsudi soal Klaim Natuna oleh China

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman memastikan Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Santai

Meski pernyataan tegas sudah disampaikan sejumlah menteri dan pejabat, tetapi ada juga sejumlah menteri lain yang memilih berkomentar santai atas masalah penerobosan di Natuna ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.

Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut.

Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai.

"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang merupakan rekan separtai Prabowo Subianto, juga meminta pemerintah dan masyarakat jangan terpancing ataupun terprovokasi atas masalah ini.

"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy.

Tes pejabat baru