Tanggapi Beda Pendapat Jokowi dengan Anies Baswedan soal Banjir, Pengamat Politik: Political Meaning

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Pangi Chaniago mengomentari soal beda pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir.

Perbedaan pendapat itu di antaranya Pemerintah Pusat yang telah menetapkan status bencana banjir menjadi tanggap darurat namun Pemerintah Daerah menilai hal itu belum perlu.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), Pangi Chaniago menilai ada unsur politis dalam perbedaan pendapat itu.

• Sutiyoso Nilai Anies Baswedan Alami Nasib Apes atas Bencana Banjir: Ini Mbahnya Parah kalau Ini

"Begini Mbak Caca, kalau kita lihat ada simbol 'political meaning (maksud politik)' memang," ungkap Pangi.

Pangi lantas membeberkan satu di antara gestur politik Jokowi yang ditujukan pada Anies.

Seperti peninjauan Waduk Pluit yang dulunya dibangun oleh Jokowi.

"Makna politik dari pertemuan gestur Pak Jokowi datang ke Waduk Pluit itu misalnya itu waduk yang dibangun era Pak Jokowi dan itu pernah mengalami pendangkalan yang pernah dikritik oleh Bu Susi."

"Padahal dulu ini sangat diandalkan, nah artinya itu secara tidak langsung kan ada pesan ke Pak Anies," bebernya.

Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memberikan pesan kepada Anies mengapa Waduk Pluit tersebut tidak dirawat secara serius.

"Seolah-olah kenapa ini enggak diseriuskan, tidak diupayakan untuk bekerja maksimal untuk waduk-waduk ini, penampungan raksasa," ujarnya.

Menurut Pangi, hal itu ada masih ada hubungannya dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang sempat menanyakkan mengapa normalisasi sungai hanya dilakukan sepanjang 16 kilometer.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

"Nah saya melihat Pak Anies dan Pak Jokowi sendiri itu juga menyambung ceritanya dengan Pak Basuki misalnya, Pak Basuki bilang kok normalisasi cuma 16 kilometer saja sementara ini mustinya selesai," kata dia.

Pangi bertanya-tanya apakah keikutsertaan Jokowi dalam penanganan bencana banjir itu membuat semakin runyam.

"Dari kontestasi elektoral ada legitimasi, mendelegitimasi apa Anies bagian dari trah atau bagian dari keberlanjutan, apakah adanya Pak Jokowi menjadi makin rumit," ungkapnya.

Sedangkan, persoalan banjir memang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pusat.