Terkini Nasional
Prabowo Ingin Damai Soal Kapal Asing Masuk Natuna, Dedi Mulyadi: Kami Dambakan Kegarangan Bapak
PKS mengkritik sikap Prabowo yang ingin mengambil jalan damai terkait kapal asing masuk ke Laut Natuna.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Melalui juru bicaranya, Prabowo menyampaikan akan menempuh langkah damai dalam menghadapi persoalan masuknya kapal asing berbendera China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengharapkan sikap tegas dari Prabowo.
Menurut Dedi, permasalahan ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa.

• Tanggapi Klaim China di Perairan Natuna, Mahfud MD: Kalau secara Hukum, Mereka Tidak Punya Hak
"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Dedi berpendapat sudah kewajiban negara untuk menjaga wilayah perairan demi menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam.
Dedi mengatakan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan yang setara, artinya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas apabila ada kekayaan yang diambil.
Menurut Dedi, sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang tepat karena terbukti praktik pencurian ikan oleh kapal asing berkurang.
"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata Dedi.
Dedi juga mengatakan sikap tegas harus diambil Kementerian Pertahanan.
"Sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," jelasnya.
• Tanggapi Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Natuna, Susi Pudjiastuti: Tangkap dan Tenggelamkan
Tidak Ada Lagi Alibi
Anggota Fraksi Golkar tersebut menganjurkan agar semua pihak tidak perlu lagi membuat alibi beragam.
Ia mendorong agar dilakukan pendekatan nonmiliter, yakni melalui perlindungan kelautan di bawah perintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka yang harus diterapkan adalah aturan kelautan, maka tenggelamkan kapal itu efektif," lanjut Dedi.
Meskipun demikian, menyangkut kejadian kapal nelayan China yang dikawal militer negara tersebut, pendekatan militer harus dilakukan tanpa kompromi.