Banjir Jakarta Mulai Surut, Laporan BNPB Sebut 183.000 Warga Masih Mengungsi

"Bukannya kita tidak mendukung pembangunan trotoar, tetapi kalau melihat kondisi ini, harusnya gubernur punya kekuasaan bisa melakukan perubahan anggaran dengan cepat supaya anggaran tadi dibalik," katanya.

"Juga jangan lupa bahwa tingkat urgensi penanganan banjir jauh lebih penting ketimbang pembangunan trotoar."

Pembebasan lahan yang dianggarkan sebesar Rp 600 miliar tersebut belum terlaksana pada 2019 sehingga dimasukkan kembali ke dalam anggaran 2020.

"Tidak jadi karena sudah tutup buku, sehingga dana anggaran itu ditaruh lagi untuk 2020," jelas Nirwono.

Dengan demikian, anggaran hanya tersisa Rp 400 miliar untuk kebutuhan penanganan banjir yang masih banyak.

"Kalau itu yang dilakukan, praktis dana yang tersisa tinggal Rp 400 miliar. Dengan Rp 400 miliar, untuk pembangunan fisik penanganan banjir seperti pembenahan bantaran kali, perbaikan saluran air, dan revitalisasi itu jauh dari cukup," lanjutnya.

Nirwono berharap agar DPRD juga menyetujui perubahan anggaran.

"Saya berharap, DPRD juga ikut memperjuangkan anggaran banjir tadi dapat lebih ditingkatkan. Termasuk tadi perubahan anggaran," kata Nirwono.

Ia menyebutkan anggaran Formula E juga lebih besar daripada anggaran penanganan banjir, yakni sebesar Rp 1,2 triliun.

"Formula E itu Rp 1,2 triliun juga," katanya.

Menurut pendapat Nirwono, ada keberpihakan politik dalam pembuatan anggaran ini.

"Ini untuk menunjukkan kepada masyarakat keberpihakan politik anggaran Pemerintah DKI Jakarta terhadap penanganan banjir," jelas Nirwono.

"Selain DPRD, Kemendagri menurut saya juga harus ikut turun tangan untuk merevisi anggaran yang sudah diajukan oleh Pemprov DKI. Selain itu kita tidak bisa banyak berbuat."

Lihat videonya dari menit 11:40

• Kontras Pernyataan Anies Baswedan soal Anak-anak Senang Main Banjir dan Korban Tewas saat Bermain