Antisipasi Banjir, Menteri PUPR Sebut Bendungan akan Selesai Tahun Ini

Ia menjelaskan saat ini Terowongan Nanjung, Curug Jompong telah beroperasi sehingga dapat membantu pengendalian banjir di daerah Dayeuhkolot.

Basuki membandingkan dengan kondisi pada saat terowongan belum dibuat yang selalu tergenang banjir meskipun curah hujannya lebih kecil.

“Terutama pada sebelum adanya terowongan dengan curah hujan yang lebih kecil dari yang terjadi setelah adanya terowongan, misalnya kesebelumnya ada 300 mm itu sudah banjir, sudah tergenang. Tapi sekarang dengan lebih dari 400 mm masih belum tergenang,” jelasnya.

Curug Jompong tersebut juga bermanfaat dalam mengeringkan banjir di Dayeuhkolot, yang mulanya butuh 5-7 hari untuk mengering, sekarang bisa 1-5 jam.

• Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Siapkan Langkah Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya

Posko Monitor Cuaca

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah membuat posko monitor cuaca.

Dilansir dari laman Setkab.go.id, Mendagri menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden.

“Posko monitor cuaca dari BMKG kita bisa update dengan mudah,” kata Tito Karnavian, Jumat (3/1/2020).

Ia meminta agar semua kepala daerah menyiapkan rencana kontigensi bila terjadi keadaan darurat seperti banjir.

Hal tersebut disarankan agar pemerintah dapat memiliki rencana sistematis untuk pencegahan dan penanggulangan banjir, seperti evakuasi dan penanganan pascabanjir.

Tito juga menyampaikan dalam penetapan status tanggap darurat, perlu dilihat cakupan wilayah yang terdampak banjir.

Penetapan status ini akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang diberikan.

• Banjir, Tito Karnavian Pastikan Korban Jangan Khawatir soal Kehilangan Dokumen Penting

“Dari pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat itu. Kemudian dari pemerintah daerah juga bisa menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Juga bisa mengeluarkan dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa,” jelas Tito.

Menurut Tito, ada beberapa daerah yang Silpa-nya cukup tinggi.

Dari pengalaman sebelumnya, BTT di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten relatif kecil.

Maka dari itu Tito menyarankan agar pemerintah pusat membantu anggaran tidak terduga tersebut dan pemerintah daerah menggunakan Silpa.

“Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat. Dan ini bisa digunakan dengan cepat. Untuk membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)