Antisipasi Banjir, Menteri PUPR Sebut Bendungan akan Selesai Tahun Ini

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pencegah banjir.

Dikutip TribunWow.com dari pemberitaan di laman Setkab.go.id, Basuki menjelaskan sudah ada master plan pengendalian banjir Jakarta sejak 1973 oleh NEDECO Belanda, kemudian di-review Jaica pada 1997 dan 2007.

Dalam rencana tersebut, disebutkan Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, dan normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur.

• Beda Pendapat dengan Anies Baswedan soal Banjir, Basuki Hadimuljono: Saya Tak Dididik untuk Berdebat

“Banjir Kanal Timur sudah dampaknya Kelapa Gading kan sekarang relatif enggak kebanjiran, kemarin juga saya kira agak bisa dikendalikan. Ini yang sekarang sedang kami lakukan adalah kemudian ada skema-skema ini,” kata Basuki, Jumat (3/1/2020).

Basuki menerangkan debit Sungai Ciliwung mencapai 570 kubik per detik.

Kondisi sungai yang belum dinormalisasi saat ini 10 sampai 20 meter, sehingga hanya dapat menampung debit air 200 kubik per detik.

Menurut Basuki, apabila sodetan yang masih dibangun nantinya akan dapat mengalirkan 60 meter kubik per detik, sehingga beban di Pintu Air Manggarai atau di hilir akan lebih kecil.

"Presiden mengarahkan bahwa tetap lanjutkan," jelasnya.

Basuki memperkirakan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi akan selesai pada 2020.

"Penanganan banjir di Jakarta ini ada bagian hulu dibangun 2 bendungan, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Semua akan kita selesaikan pada tahun 2020 ini. pembebasan lahan sudah lebih dari 95 persen, jadi saya kira mudah-mudahan fisiknya bisa akan kita lakukan secepatnya," kata Basuki.

"Sedangkan untuk sodetan, sudah 1,2 sudah diselesaikan 600 meter. Tinggal kurang 600 meter."

Menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berdiskusi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan di sekitar Ciliwung.

“Insyaallah, mudah-mudahan tidak terlalu lama akan bisa kita bebaskan. Kalau untuk normalisasi, kita juga sudah menyiapkan Rusunnya untuk 800 KK bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kita sudah siapkan, di Pasar Rumput,” terangnya.

• Basuki Bantah Silang Pendapat dengan Anies: Normalisasi dan Naturalisasi Sama-sama Lebarkan Sungai

Penanganan Banjir di Jawa Barat

Terkait penanganan banjir di Jawa Barat, Basuki menyampaikan ada beberapa rencana untuk menanggulangi masalah tersebut.

Ia menjelaskan saat ini Terowongan Nanjung, Curug Jompong telah beroperasi sehingga dapat membantu pengendalian banjir di daerah Dayeuhkolot.

Basuki membandingkan dengan kondisi pada saat terowongan belum dibuat yang selalu tergenang banjir meskipun curah hujannya lebih kecil.

“Terutama pada sebelum adanya terowongan dengan curah hujan yang lebih kecil dari yang terjadi setelah adanya terowongan, misalnya kesebelumnya ada 300 mm itu sudah banjir, sudah tergenang. Tapi sekarang dengan lebih dari 400 mm masih belum tergenang,” jelasnya.

Curug Jompong tersebut juga bermanfaat dalam mengeringkan banjir di Dayeuhkolot, yang mulanya butuh 5-7 hari untuk mengering, sekarang bisa 1-5 jam.

• Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Siapkan Langkah Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya

Posko Monitor Cuaca

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah membuat posko monitor cuaca.

Dilansir dari laman Setkab.go.id, Mendagri menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden.

“Posko monitor cuaca dari BMKG kita bisa update dengan mudah,” kata Tito Karnavian, Jumat (3/1/2020).

Ia meminta agar semua kepala daerah menyiapkan rencana kontigensi bila terjadi keadaan darurat seperti banjir.

Hal tersebut disarankan agar pemerintah dapat memiliki rencana sistematis untuk pencegahan dan penanggulangan banjir, seperti evakuasi dan penanganan pascabanjir.

Tito juga menyampaikan dalam penetapan status tanggap darurat, perlu dilihat cakupan wilayah yang terdampak banjir.

Penetapan status ini akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang diberikan.

• Banjir, Tito Karnavian Pastikan Korban Jangan Khawatir soal Kehilangan Dokumen Penting

“Dari pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat itu. Kemudian dari pemerintah daerah juga bisa menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Juga bisa mengeluarkan dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa,” jelas Tito.

Menurut Tito, ada beberapa daerah yang Silpa-nya cukup tinggi.

Dari pengalaman sebelumnya, BTT di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten relatif kecil.

Maka dari itu Tito menyarankan agar pemerintah pusat membantu anggaran tidak terduga tersebut dan pemerintah daerah menggunakan Silpa.

“Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat. Dan ini bisa digunakan dengan cepat. Untuk membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)