Banjir di Jakarta
Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan
Pakar Hidrodinamika, Muslim Muin bersyukur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mengikuti kata Menteri Basuki Hadimuljono.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
Dilansir TribunWow.com, Yayat Supriyatna menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan bencana banjir.
Yayat Supriyatna pun menyinggung adanya perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Melalui tayangan live YouTube metrotv, Rabu (1/1/2020), Yayat Supriyatna menyatakan, penanggulangan banjir Jakarta selalu saja berbenturan dengan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.
"Masalah mendasar normalisasi memang menjadi masalah besar ketika ada masalah hulu dengan hilir," ucap Yayat.
• Bahas Warga yang Bandel Dievakuasi saat Banjir, Anies Baswedan Ceritakan Kejadian Unik
Menurutnya, ada perbedaan pendapat antara Anies Baswedan denga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Disebutnya, Anies Baswedan cenderung pesimis terhadap normalisasi di Sungai Ciliwung.
"Memang Pak Gubernur misalnya menyatakan normalisasi di Jakarta tidak akan maksimal kalau masalah di hulunya belum diselesaikan," ucap Yayat.
"Sementara Pak Menteri mengatakan penanganan normalisasi di Jakarta sudah memberikan manfaat, misalnya upaya normalisasi yang 16 kilometer itu sudah membebaskan kawasan sepanjang daerah aliran sungainya."
Yayat menyatakan, Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.
"Sementara dukungan dari Pak Gubernur menginginkan normalisasi itu jika ada persyaratan di wilayah hulu bisa dituntaskan," ucap Yayat.
"Nah gubernur kan selama ini mendorong adanya naturalisasi."
Terkait perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki dengan Anies Baswedan, Yayat menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
• Jakarta Kebanjiran, Pakar Hidrodinamika Tegas Tolak Wacana Relokasi Warga: Jangan Ngaku Pancasila
Ia mengungkapkan, pembebasan tanah adalah hal yang menjadi dalam penerapan normalisasi ataupun naturalisasi untuk mencegah banjir.
"Tetapi dalam konteks realitas yang kita hadapi sekarang, persoalan normalisasi maupun naturalisasi itu terbentur dengan masalah pembebasan tanah," kata Yayat.
"Coba lihat sekarang dalam gagasan ide naturalisasi yang digagas oleh gubernur kita ingin lihat sejauh mana sudah diimplementasikan."
