Banjir di Jakarta
Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan
Pakar Hidrodinamika, Muslim Muin bersyukur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mengikuti kata Menteri Basuki Hadimuljono.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hidrodinamika, Muslim Muin bersyukur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mengikuti kata Menteri Basuki Hadimuljono.
Diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadimuljono sempat terlibat beda pendapat dengan Anies Baswedan soal normalisasi Kali Ciliwung.
Basuki Hadimuljono menginginkan program normalisasi, namun Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi Kali Ciliwung.
Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020), Muslim Muin terang-terangan juga mengaku tak sependapat dengan Menteri Basuki Hadimuljono.
• Banjir Surut, Rumah Roy Marten Dapat Serangan Ular saat Bersih-bersih Hunian
• Blue Bird Pastikan Layanannya Kembali Normal setelah Adanya Armada yang Terendam Banjir
Ia menyebut keinginan Basuki Hadimuljono itu justru akan menenggelamkan Jakarta.
"Malah saya bersyukur normalisasi tidak dilakukan," ucap Muslim.
Menurutnya, pelebaran sungai di kawasan hulu justru akan menyebabkan banjir di kawasan hilir.
"Karena kita punya Kali Ciliwung nih, ada air dari hulu dia tertahan dulu di daerah banjir itu."
"Kalau air yang tertahan ini kita perlancar, kita normalisasi, air yang ke hilir kan lebih besar kan?," sambungnya.
Muslim menjelaskan, normalisasi di hulu Kali Ciliwung akan menyebabkan luapan air di kawasan Banjir Kanal Barat (BKB).
Hal itu akan menyebabkan pusat kota Jakarta justru terendam banjir.
"Yang di hilir ini udah siap belum?," tanya Muslim.
"Ini BKB akan meluap," sambungnya sambil menunjuk siku tangan.
Ia menilai, normalisasi sungai justru akan menghancurkan Jakarta.

• Bahas Warga yang Bandel Dievakuasi saat Banjir, Anies Baswedan Ceritakan Kejadian Unik
Secara terang-terangan, Muslim mengaku tak setuju dengan pendapat Menteri PUPR, Basuki Hadmuljono.