Bahas Wakil Kepala KSP, Mardani Ali Sera: Monggo Haknya, tapi Itu yang Biayai adalah Keringat Rakyat

TRIBUNWOW.COM - Pembentukan pos jabatan baru Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuai pro dan kontra.

Beberapa pihak menyebut kebijakan tersebut adalah penggemukan birokrasi yang dirasa tidak diperlukan.

Dikutip TribunWow.com, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merupakan satu di antara beberapa orang yang tidak setuju dengan dibentuknya pos Wakil Kepala KSP.

• Pesan Politisi Tanah Air pada Jokowi soal Wakil Kepala KSP, Minta Kejelasan hingga Minta Hati-hati

Mardani menilai langkah Jokowi membentuk pos baru tersebut bertentangan dengan apa yang ingin dicapainya.

"Kalau saya melihat Pak Jokowi ini agak bertentangan dengan 5 fokusnya," kata Mardani di acara 'APA KABAR INDONESIA MALAM' Talk Show tv One, Kamis (26/12/2019).

"Di 5 fokus itu mulai dari pengembangan SDM, infrastruktur, Omnibus Law, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi."

Mardani kemudian menyoroti target Jokowi soal reformasi birokrasi yang ingin merampingkan jabatan tidak sejalan dengan langkah pembuatan pos baru tersebut.

"Itu reformasi birokrasi bermakna miskin struktur kaya fungsi, ramping," tutur Mardani.

Mardani kemudian membahas kebijakan serupa yang dianggapnya juga merupakan penggemukan birokrasi.

"Saya agak sedih ketika mengangkat wakil menteri, comment (komentar) saya jelas nanti ada 2 matahari kembar," katanya.

"Undang-Undang kementerian sebenarnya maksimal itu 3-4 maksimal, harusnya Pak Jokowi kalau mau reformasi birokrasi 3-4."

"Kalau saya ngusulin 17 sampai 20 kementerian cukup," imbuh Mardani.

Mardani menilai adanya penambahan jabatan baru justru akan semakin mempersulit koordinasi antar jabatan.

"Sekarang jangankan antar kementerian koordinasi, dalam satu kementerian antar Direktorat Jenderal (Ditjen) kadang-kadang men sana in corpore sano, lo ke sana gue ke sono, enggak nyambung," kata Mardani.

"Sekarang nambah lagi demikian banyak," lanjutnya.