YLBHI Pertanyakan Peran Dewas jika KPK akan Banyak Pencegahan daripada Penindakan: Maling Dibiarin?

TRIBUNWOW.COM - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mempertanyakan peran Dewas ketika KPK akan banyak lakukan pencegahan daripada penindakan.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Arah' yang tayang di Youtube KompasTV, Senin (23/12/2019), Muhammad Isnur mulanya menyinggung soal pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Muhammad Isnur mengatakan pemilihan lima orang Dewas hanya untuk menyembuhkan KPK yang sedang sakit.

• Beri Saran untuk Dewas KPK dan Singgung Jokowi, Feri Amsari: Mohon Firly Berhenti Jadi Polisi Aktif

Dirinya menambahkan, jika benar begitu, maka KPK hanya akan bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya.

"Jangan kemudian karena seoalah-olah memilih lima orang dewas, dia menjadi panasia mengobati semua demamnya, ya pastikan pasif," ujar Muhammad Isnur.

Muhmmad Isnur juga meragukan penunjukan lima pimpinan KPK saat ini yang mempunyai banyak catatan.

"Kalau lima pimpinan menghambat, ya enggak tahu pimpinan, kita banyak memberikan catatan," ungkapnya.

"Sejak awal kami memberikan catatan yang sangat banyak."

Termasuk pelanggaran kode etik karena berstatus rangkap jabatan.

Seperti yang diketahui, selain sudah ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan KPK, Firli juga masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri

"Kalau pemimpin KPK kemarin misalnya, konpres melanggar etik dan lain-lain, ya pasti kan pasif," tegasnya.

• Bahas soal Dewas KPK, Artidjo Alkostar Singgung Orang Jadi Tersangka Korupsi Tanpa Proses yang Jelas

Lebih lanjut Muhammad Isnur mengungkit soal pernyataan dari pimpinan KPK yang mengatakan akan banyak melakukan pencegahan daripada penindakan.

Hal tersebut membuat Muhammad Isnur bertanya-tanya, tentang bagaimana peran dari Dewas jika KPK tidak melakukan penindakan.

Seperti yang diketahui, Dewas dibentuk untuk melakukan pengawasan kepada KPK ketika akan melakukan penindakan kasus-kasus korupsi.

Dirinya juga mempertanyakan bagaimana jika banyak terjadi kasus korupsi.

"Kalau lima pimpinan sejak awal bilang kami enggak akan terlalu banyak penindakan, lebih banyak pencegahan, terus besok maling-maling berkeliaran dibiarin?," tanya Muhammad Isnur.

"Terus Dewas gimana?" tanyanya lagi.

Reaksi Stafsus Jokowi

Hal itu kemudian ditanggapi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono.

Dini mengatakan, pihak-pihak yang meragukan kinerja dari KPK maupun Dewas merupakan orang-orang yang pesimis.

• Selain Rekam Jejak, Ini Alasan Ngabalin Berani Jamin Jokowi Tak akan Campuri Urusan Dewas KPK

"Kalau menurut saya, ini pikiran-pikiran yang semata-mata pesimis dan narasi-narasi negatif," kata Dini.

Dirinya meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Dewas maupun KPK untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi.

Selain itu, Dini juga memastikan jika lima orang yang ditunjuk sebagai Dewas, merupakan orang-orang yang bisa dipercaya dan mempunyai rekam jejak yang bersih.

Oleh karena itu, Dini meminta semua pihak untuk mendukung penuh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi maksimalnya tugas KPK.

"Menurut saya kenapa kita sekarang tidak memberikan kesempatan, setuju kan bahwa lima orang yang dipilih menjadi Dewas ini adalah orang-orang yang kredibel dengan track record yang tidak ada cacatnya," jelas Dini.

"Kalau selama ini performance KPK adalah segitu, kenapa kita tidak mencoba sistem yang baru dan kita support."

"Kita lihat apakah sistem baru ini bisa menghasilkan kerja KPK lebih efektif dan efisien," tutup Dini.

Simak videonya mulai menit: 13.05

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)