Pertanyakan Kenapa Hanya 'Kambinghitamkan' KPK, YLBHI: Bagaimana dengan Pengawasan DPR?

TRIBUNWOW.COM - Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mempertanyakan kenapa hanya mengkambinghitamkan KPK.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Arah' yang tayang di Youtube KompasTV, Senin (23/12/2019), Isnur mengatakan banyaknya masalah, khususnya tidak semata-mata kesalahan berada di KPK.

Bermula saat Isnur menjelaskan alasan banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

• Jelaskan Komitmen Jokowi untuk KPK, Dini Purwono: Bukan Pilih Orang Keras Kepala seperti 5 Dewas Itu

Isnur mengatakan banyaknya korupsi, khususnya di dunia politik karena dipengaruhi oleh biaya kampanye yang sangat mahal.

"Jadi sangat banyak masalah korupsi di Indonesia, kata mbak dini misalnya, kok ini terus tumbuh maling-maling dan lain-lain," ujar Isnur.

"Pertanyaan pentingnya adalah banyak masalah misalnya korupsi politik, kampanye dll sangat mahal, biaya politik juga sangat tinggi," jelasnya.

Namun yang menjadi permasalahan oleh Isnur adalah kenapa yang disorot hanyalah dari sisi KPK.

Bahkan Dewan Pengawas sampai dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK.

Dirinya menambahkan, tidak hanya KPK saja, wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR-DPR juga perlu mendapatkan pengawasan.

"Tapi kok yang disalahkan KPK, di DPR ini banyak bertransaksi dan lain-lain, yang diungkap oleh pengadilan, kok yang disalahkan KPK, tanya Isnur.

"Banyak banget wilayah besar ini masalah yang besar ini masalah tapi yang diincar KPK."

• Beri Saran untuk Dewas KPK dan Singgung Jokowi, Feri Amsari: Mohon Firly Berhenti Jadi Polisi Aktif

Dirinya mengaku paham alasan tersebut, karena KPK merupakan pusat penegak hukum, khususnya soal kasus korupsi.

Namun setelah adanya Dewas ini, menurut Isnur hanya akan membantasi pekerjaan KPK.

"Karena KPK selama ini menjadi titik central membongkar itu semua, yang didorong justru malah KPK,"

"Harusnya kita gak menyalahkan KPK saja, perbaikannya secara yang lain juga, DPR bagiamana perbaikan isu DPR, yang prolegnas gagal, kepercayaan publik juga enggak, pertanyaan besar," terang Isnur.

Isnur kemudian menanyakan langkah ataupun perbaikan dari pemerintah yang bisa dilakukan jika melihat dari sudut pandang DPR.