Jiwasraya Belum Dapat Bayar Nasabah, Pemerintah Sebut Sudah Ada Solusi: Bukan Masalah Ringan

"Persoalan dari 2006 selama sepuluh tahun terakhir itu kan persoalannya lama," kata Achmad Baidowi, "Bisa jadi waktu itu munculnya masalah yang kecil-kecil. Terus kemudian ditumpuk akhirnya jadi gunung es. Meledaklah sekarang.

Achmad mengakui sebenarnya mudah mencari pelaku dalam kasus ini dengan melihat riwayat bursa efek.

Namun, ia menyoroti izin yang diterbitkan OJK.

"Meskipun OJK lahirnya belum sepuluh tahun terakhir, tetapi ketika dia ada, harusnya 'kan sudah melakukan penelitian, audit, pencegahan," katanya.

Hal tersebut dikatakannya karena sejauh ini perizinan Jiwasraya tidak ada masalah, tetapi ternyata tidak demikian.

Karena Jiwasraya merupakan bagian dari BUMN, Achmad berharap DPR melalui komisi terkait dapat memerintahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap potensi kerugian negara tersebut.

"Kita memberikan kesempatan sekarang kepada pemerintah untuk mencarikan solusi. Tentu kalau harus dibayar lunas dalam tahun 2020 saya yakin tidak sanggup," katanya.

"Sehingga mungkin solusinya bertahap."

Ia mengatakan akan menelaah skema yang disajikan pemerintah sebagai solusi pembayaran Jiwasraya.

"Pemerintah sudah menyiapkan beberapa skema. Nanti kita lihat skema yang dilakukan oleh pemerintah apakah itu tepat atau tidak," katanya.

Achmad menyebutkan contoh anak usaha yang didirikan Jiwasraya, yakni Jiwasraya Putra.

Beberapa BUMN akan digabungkan untuk membentuk anak usaha tersebut, antara lain BTN, PT KAI, dan Telkomsel.

Meskipun demikian, ia menilai pengembangan tersebut akan bermasalah di kemudian hari.

Saham beberapa BUMN tersebut akan digabungkan untuk menangani saham asuransi Jiwasraya.

Menurutnya, rencana ini perlu dijelaskan kembali kepada masyarakat.