Hari Pertama Bekerja, Nurul Ghufron Berencana Ganti Jubir KPK, Singgung Posisi Febri Diansyah

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan mencari sosok juru bicara (jubir) untuk lembaga antirasuah itu.

"Ke depannya, semua struktur akan kita lengkapi. Jadi bukan hanya mencari jubir, tapi mencari enam pejabat definitif sesuai struktur yang ada yang perlu dilengkapi," ujar Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2019).

Menurut Ghufron, saat ini ada enam jabatan struktural KPK yang belum diisi oleh pejabat definitif, termasuk di antaranya jubir.

• Nurul Ghufron Sebut Dewan Pengawas KPK Bukan Apa-apa, Singgung soal Wasit

Namun, dia tidak merinci apa saja jabatan struktural yang dimaksudkan.

"Sampai saat ini sesungguhnya belum ada jubir khususnya. Selama ini karena tidak ada (jubir), maka Kabiro Humas yang merangkap sebagai jubir, " lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, pada periode pimpinan KPK sebelumnya, Febri Diansyah menjalankan tugas sebagai jubir.

Namun, secara definitif, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK.

Sementara itu, menurut Ghufron, semestinya jubir dan Kabiro Humas dijabat oleh orang yang berbeda.

"Semestinya jubir ada orangnya dan Kabiro Humas juga ada orangnya yang terpisah, " tegas Ghufron.

Sebelumnya, KPK resmi dipimpin oleh lima pimpinan baru yang diketuai oleh Firli Bahuri.

• Bahas Dampak Dewas terhadap Kecepatan Kinerja KPK, Mochammad Jasin Ungkit Industri 4.0

Seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/12/2019) sore, kelima pimpinan mengikuti serah terima jabatan dengan para pimpinan KPK lama di bawah pimpinan Agus Rahardjo.

Kelima pimpinan KPK 2019-2023 yang baru menjabat yakni Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

Sebut Dewas KPK Bukan Siapa-siapa

Sebelumnya, Nurul Ghufron menanggapi soal dampak keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Dilansir TribunWow.com, Nurul Ghufron meyakini fungsi pemberian izin yang dimiliki oleh Dewas tidak akan mengintervensi kinerja KPK.