Bicara soal Dewan Pengawas KPK dan Pejabat Korupsi, Ali Ngabalin Didebat Saor Siagian: Tak Nyambung

"Saya kira tidak nyambung yang disebut oleh Ngabalin ini," kata Saor Siagian.

Menurunya, bukan salah KPK menangkap sejumlah petinggi daerah.

"KPK itu kan lembaga penegak hukum, seluruh orang yang ditetapkan tersangka dalam konstruksi hukum pasti buktinya cukup," ujar Saor Siagian.

"Dan akhirnya ini bahan dibawa ke pengadilan."

Ia menegaskan, tak ada motif politik di balik penangkapan sejumlah petinggi daerah itu.

"Itu dia jadi yang artinya itu yang saya bilang, kalau Ngabalin ini dalam konstruksinya ada motif politik, dalam konteks hukum itu kan mereka diuji di pengadilan," ujarnya.

"Siapapun termasuk presiden, kalau dia melakukan tindak pidana dalam konteks ini korupsi tidak ada istilahnya hukum diabaikan."

Simak video berikut ini menit 4.50:

Permainan Politik KPK

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terang-terangan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ikut campur dalam urusan politik.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin pun menyinggung sejumlah calon petinggi daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat masa kampanye.

Hal itu lah yang menjadi satu di antara sejumlah alasan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Diketahui, Dewas KPK bahkan telah dilantik pada Jumat (20/12/2019) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mulanya, Ali Ngabalin mengungkap sejumlah kasus yang tak mendapat kepastian hukum ketika ditangani oleh KPK.

• Pernah Kritisi Jokowi soal Cacatnya Revisi UU KPK, Syamsuddin Haris Kini Jadi Anggota Dewas

Bahkan, disebutnya sejumlah terduga koruptor tak mendapat kepastian hukum hingga akhir hayat.