Terkini Nasional
Haris Azhar Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Belum Teratasi, Duga Ada Nama yang Dihilangkan Wiranto
Aktivis HAM, Haris Azhar mengatakan banyak pelanggaran HAM terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM, Haris Azhar mengatakan banyak pelanggaran HAM terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lantas, ia bertanya-tanya mengapa kasus HAM di Indonesia sulit ditangani.
Hal itu diungkapkan Haris Azhar melalui acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (17/12/2019).
• Haris Azhar Bingung dengan Klarifikasi Mahfud MD soal Pelanggaran HAM: Tak Ada dalam Istilah Hukum
"Banyaknya masalah ini tidak selesai karena memang ya bagaimana mau menyelesaikan," ujar Haris Azhar.
Haris Azhar mengatakan pelanggaran HAM sulit diatasi lantaran pelaku-pelakunya menduduki posisi penting dalam kekuasaan.
"Orang yang disebut dalam laporan-laporan yang berlogo burung garuda yang ada di kantornya Komnas HAM, diangkat jadi Menteri, diangkat jadi Wantimpres," ungkap Haris Azhar.
Kemudian, ia menyinggung pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebut bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.
Mahfud MD mengatakan demikian sesuai dengan laporan yang diwariskan Menkopolhukam sebelumnya, Wiranto.
Haris Azhar menduga, Wiranto telah menghapus beberapa kasus pelanggaran HAM.
"Waktu dia (Mahfud MD) bilang bahwa saya dapat warisan dari Pak Wiranto, ya sama Pak Wiranto dihapus nama-nama itu, ya kan, dihilangkan jejaknya," ucap Haris Azhar.
Pasalnya, menurut pengakuan Haris Azhar ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang sempat diprioritaskan oleh Menkopolhukam sebelum Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Padahal sebelum Pak Wiranto, saya tahu betul, jamannya Pak Luhut itu dibahas, dibahas lima kasus prioritas di Papua."
"Tetapi begitu masuk ke Wiranto dihapus, hilang enggak ada jejak," kata dia.
• Haris Azhar Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Bongkar Sejumlah Pelanggaran HAM yang Belum Diungkap
Meki demikian, Haris Azhar mengatakan bahwa hukum di Indonesia tidak sangat buruk.
"Jadi menurut saya secara hukum Indonesia itu enggak jelek-jelek amat, Indonesia itu ratifikasi delapan dari sembilan standar perjanjian Internasional di bidang HAM, lebih hebat dari Amerika secara meratifikasi turut menandatangani turut serta dalam bagian kita delapan dari sembilan," katanya.
