Haris Azhar Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Bongkar Sejumlah Pelanggaran HAM yang Belum Diungkap

TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM, Haris Azhar angkat bicara terkait pernyataan Mahfud MD soal 'Tak ada pelanggaran HAM di Era Jokowi'.

Hal itu diungkapkan Haris Azhar melalui acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (17/12/2019).

Haris Azhar mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Era Jokowi itu masih banyak terjadi.

• Sentil Jenderal Pelanggar HAM dan Disambut Tepuk Tangan, Sudjiwo Tedjo: Jangan-jangan Bukan Manusia

"Kalau menjawab pertanyaan acara ini apakah ada pelanggaran di eranya Pak Jokowi, banyak, ya kan," ujar Haris Azhar.

Lantas, Haris Azhar membeberkan pelanggaran HAM yang terjadi di era Jokowi.

Mislanya, penembakan sejumlah anak muda Papua setelah pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 lalu.

"Tadi Pak komisional sudah menjelaskan di Paniyai hanya beberapa hari pasca dilantiknya Joko Widodo, ada penembakan terhadap empat orang anak muda meninggal di Papua," katanya.

Kemudian, meninggalnya 10 anak dalam acara reuni 212.

Bahkan, hal itu juga diakui oleh pihak kepolisian.

"212 terlepas bahwa mereka itu kelompok yang tidak disukai oleh penguasa, anak-anak 10 orang meninggal, polisi sendiri mengakui, sayang Pak Argo enggak dateng," ucap Haris.

Tak hanya itu, ribuan mahasiswa sempat ditahan oleh kepolisan, beberapa di antaranya mengalami luka fisik.

"1300 mahasiswa anak muda ditahan, saya masih punya foto ibu-ibu yang ngirim tangan anaknnya bengkok-bengkok," ujar dia.

Tak hanya masalah pelanggaran HAM, Haris Azhar juga mengungkap sulitnya kuasa hukum menolong para kliennya.

Padahal, setahunya pemerintah juga menggelontorkan uang yang katanya merupakan uang untuk mengatasi masalah HAM.

• Haris Azhar Bingung dengan Klarifikasi Mahfud MD soal Pelanggaran HAM: Tak Ada dalam Istilah Hukum

"Lawyer-lawyer ini tidak tidur tiga hari tiga malem, cuma cari akses, akses itu justice yang katanya programnya miliaran rupiah yang digelontorkan oleh Si Menkumham, terakhir saya tahu Rp 56 Miliar dari APBN."

"Lah ini ada orang mau nggak minta duit negara mau bantuin orang, enggak dikasih masuk sama polisi."